Hidayat Nur Wahid: Sejak Awal Pancasila Menyerap Keberagaman

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di acara Sosialisasi Empar Pilar di Aula Student Centre Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Ciputat, Tangerang Selatan, Selasa, 31 Juli 2018.

    Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di acara Sosialisasi Empar Pilar di Aula Student Centre Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Ciputat, Tangerang Selatan, Selasa, 31 Juli 2018.

    INFO MPR - Terorisme, radikalisme dan separatisme tak akan jadi masalah bagi bangsa Indonesia jika satu syarat terpenuhi. Syarat itu adalah pahami Pancasila dengan baik dan benar.

    Demikian ditegaskan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid ketika membuka Sosialisasi Empar Pilar di Aula Student Centre Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Ciputat, Tangerang Selatan, Selasa, 31 Juli 2018.

    Sosialisasi yang diselenggarakan MPR RI bekerjasama dengan Senat Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah itu mendapat sambutan antusias dari para mahasiswa. Sebanyak 400 kursi yang disediakan, tak mampu menampung mahasiswa yang hadir, sehingga tidak sedikit yang harus berdiri atau lesehan.

    Hadir pula sebagai namasumber ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Djuwaini dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan UIN Prof Jusron Dayat Rozak.

    Hidayat menjelaskan, banyak yang melupakan sejarah relasi antara Islam dan negara. Padahal Pancasila lahir dari kesepakatan bersama antara founding father  yang berwawasan nasionalisme dan tokoh-tokoh Islam dan non Islam. Itu tergambar ketika penyusunan Pancasila sebagai dasar negara.

    Panitia Sembilan yang diketuai Bung Karno yang ditugaskan untuk menyusun dasar negara (Pancasila) sudah mempertimbangkan keberagaman itu. Dari sembilan orang Panitia Sembilan itu terdiri dari empat tokoh nasionalis, empat tokoh Islam, dan satu non Islam.  Panitia Sembilan ini kemudian menyusun Pancasila yang selanjutnya disebut Piagam Jakarta, di mana sila pertamanya, Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi  pemeluk-pemeluknya.

    Tapi sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, atau  bertepatan dengan 9 Ramadan 1364 H, atau menjelang sidang BPUK untuk pengesahaan UUD 1945 , datanglah utusan dari Indonesia Timur yang dipimpin Latuharhari melalui Mohammad Hatta menyampaikan keberatan dengan Sila I Pancasila itu. Setelah melakukan perundingan, akhirnya keberatan itu diterima, sehingga Sila pertama Pancasila berbunyi: Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama ini menunjukkan adanya relasi antara negara dan agama.

    "Jadi, sejak awal Pancasila menyerap keberagaman yang luar biasa," ungkap Hidayat.

    Karena Pancasila pula, lanjut Hidayat, negara Indonesia tetap utuh, tidak pecah. Meski ada Reformasi Indonesia tetap utuh. Bandingkan dengan negara Uni Sovet. Sebagai negara yang sangat maju, adikuasa, intelijennya sangat kuat, dan ekononomi juga maju, Uni Soviet bisa hilang dan pecah menjadi 10 negara pada 1990-1991. Itu terjadi pada 1990-1991 ketika  Presiden Uni Soviet Michail Gorbachev melakukan reformasi di negaranya, yang dikenal dengan istilah Glasnost dan Perestroika.

    "Uni Soviet bisa bubar karena ideologi mereka, yaitu komunisme, datang dari luar sehingga tidak mampu mempersatukan negara-negara di bawah Uni Soviet. Sedang Pancasila dihasilkan atas dasar kesepakatan. Maka, meski punya potensi untuk pecah, saat Reformasi, Indonesia tetap utuh," ujar Hidayat.

    Terkait terorisme dan radikalisme, lanjut Hidayat, tidak bisa diatasi hanya dengan pendekatan kekuasaan negara. Misalnya, membuat aturan melarang mahasiswi bercadar, karena dikaitkan dengan terorisme dan radikalisme. Padahal cadar hanyalah persoalan menutup aurat bagi kaum perempuan muslimah.(*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Profil Ketua KPK Firli Bahuri dan Empat Wakilnya yang Dipilih DPR

    Lima calon terpilih menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 2019-2023. Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK.