Minggu, 22 September 2019

Pendampingan dan Balai Sosial Kemensos untuk Suku Mausu Ane

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kementerian Sosial RI melakukan pendampingan warga Suku Mausu Ane di Desa Maneo Rendah, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku.

    Kementerian Sosial RI melakukan pendampingan warga Suku Mausu Ane di Desa Maneo Rendah, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku.

    INFO NASIONAL - Kementerian Sosial akan melakukan pendampingan dengan cara membangun shelter, berupa balai sosial sebagai tempat penghubung aktivitas Suku Mausu Ane, di Desa Maneo Rendah, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku.

    “Mengacu kepada asesmen yang dilakukan Tim Kementerian Sosial, maka untuk jangka menengah dibangun shelter berupa balai sosial. Itu berguna sebagai penghubung aktivitas Suku Mausu Ane agar dapat bersosialisasi secara bertahap,” kata Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Pepen Nazarudin, di Jakarta, Sabtu, 28 Juli 2018.

    Pepen mengatakan, di balai sosial nanti ditempatkan dua orang Pendamping Komunitas Adat Terpencil (KAT), yang merupakan pendamping lokal dari warga setempat dan pendamping profesional (tenaga sarjana). Keduanya akan tinggal dan menetap di balai sosial selama lebih- kurang setahun untuk melakukan tugas-tugas administratif, fasilitatif, dan koordinatif antara Suku Mausu Ane dengan pihak-pihak terkait di daerah.

    Di balai sosial ini, lanjut Pepen, akan dilaksanakan berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan, seperti bimbingan mental spiritual, bimbingan sosial kewarganegaraan (dokumen sipil), serta bimbingan kecakapan hidup bidang perkebunan dan pertanian.

    “Tempat ini juga akan menjadi tempat warga mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan dasar bagi perempuan dan anak secara berkala. Bahkan menjadi sarana pasar agar pemenuhan kebutuhan pokok mereka terpenuhi, melalui transaksi jual-beli produk kebun warga dan produk dari luar,” ujar Pepen.

    Untuk mewujudkan berdirinya balai sosial, lanjut Pepen, Kementerian Sosial mendorong inisiatif dan komitmen pemerintah daerah untuk bersama-sama dapatkan perubahan ke arah yang lebih baik, sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan Suku Mausu Ane. Mereka butuh waktu dan proses yang tumbuh dari mereka sendiri, bukan dipaksakan karena tugas kita melakukan pendampingan.

    Hasil Asesmen

    Sementara itu, Tim Kementerian Sosial telah merampungkan asesmen awal Suku Mausu Ane. Pepen mengungkapkan, ada beberapa poin penting yang menjadi catatan tim, di antaranya mengenai jumlah warga desa, jumlah warga yang meninggal, dan pendistribusian logistik.

    Dari hasil asesmen terungkap, jumlah Suku Mausu Ane di Desa Maneo Rendah yang tinggal di atas Pegunungan Morkelle tersebar pada tiga titik permukiman sebanyak 48 kepala keluarga (KK) atau 200 jiwa. Namun yang turun mengungsi di penampungan warga sebanyak 18 KK atau 68 jiwa. Jumlah yang meninggal sebanyak empat jiwa, yaitu dua lansia dan dua balita.

    Lalu, di lokasi penampungan yang berada di tepi sungai dekat Desa Siahari, Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sembako dan obat-obatan, antara lain beras, lauk pauk, matras, selimut, dan family kit. Bantuan juga datang dari berbagai unsur BPBD Maluku, Pangdam Patimura, Kapolda Maluku, yayasan, serta organisasi sosial kemasyarakatan lain.

    Kemudian, keluarga korban meninggal masih berada di lokasi permukiman asal dan tidak ikut ke lokasi penampungan. Namun, telah diidentifikasi melalui Paparaja Maneo Rendah untuk mendapat santunan.

    Selanjutnya, bencana yang terjadi adalah akibat gagal panen karena kebun mereka terkena wabah babi dan tikus. Hal ini memaksa warga hanya bertahan hidup dengan makanan seadanya di hutan, seperti pucuk aren dan rotan, sekitar lima bulan.

    Selain itu, atas musibah tersebut, warga di pegunungan turun untuk meminta bantuan pangan. Mereka tetap akan bermukim di kampung lamanya karena lokasi tersebut dianggap tanah leluhur dan sudah ditanami tanaman pala, cengkeh, dan karet. Namun, sebagian dari mereka ada yang bersedia dimukimkan di bawah pegunungan agar dapat menjangkau fasilitas umum di desa sambil tetap menjaga dan merawat kebun-kebun mereka di atas.

    Terakhir, dari beberapa poin di atas, diharapkan pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Maluku Tengah dapat merumuskan tahapan rencana tindak lanjut yang melibatkan sektor-sektor terkait di daerah.

    “Dari poin ini, menunjukkan mereka berkeinginan menetap di dua tempat dan pemerintah sangat menghargai keputusan ini. Karena itu, untuk jangka pendek kita rencanakan pendirian balai sosial untuk warga Suku Mausu Ane,” tutur Pepen. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.