KPU Bekerja Sesuai Tahapan Meski PKPU Caleg Eks Koruptor Digugat

Reporter

Editor

Amirullah

Dua anggota komisioner KPU Wahyu Setiawan (tengah), Viryan Aziz (kanan) dan Ketua Kelompok Kerja Pemilu Luar Negeri, juga Staf Ahli Bidang Manajemen Kemenlu Wajid Fauzi (kiri), memantau proses pencocokan dan penelitian serentak dengan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih di 130 kantor perwakilan RI di luar negeri melalui video conference, di Operation Room, gedung KPU, Jakarta, 17 April 2018. KPU resmi melaksanakan coklit data pemilih Pemilu 2019 secara serentak pada 17 April hingga 17 Mei mendatang, baik bagi pemilih di dalam negeri maupun di luar negeri. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Wahyu Setiawan, mengatakan pihaknya tetap melaksanakan tahapan penyusunan daftar caleg yang telah diserahkan partai politik. Meskipun, kata dia, masih ada gugatan Peraturan KPU (PKPU) tentang larangan eks koruptor menjadi bakal caleg di Mahkamah Agung.

Baca: KPU: Partai Belum Serahkan Daftar Pengganti Caleg Eks Koruptor

"Kami terus bekerja sesuai tahapan dan tak bisa menunggu sampai putusan pengujian itu terjadi," ujar Wahyu di kantor KPU, Selasa, 31 Juli 2018.

Beberapa waktu lalu, sejumlah mantan napi korupsi mengajukan gugatan ke MA atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Aturan ini melarang eks koruptor untuk menjadi calon anggota legislatif DPR dan DPRD.

Hingga hari terakhir penyerahan perbaikan daftar caleg oleh parpol ke KPU, MA belum menghasilkan putusan terkait PKPU itu. KPU sebelumnya membuka masa perbaikan daftar caleg yang belum dan tidak memenuhi syarat sejak 22 Juli hingga 31 Juli 2018. KPU meminta setiap parpol mengganti caleg yang terindikasi mantan napi korupsi.

Wahyu mengatakan KPU tak bisa berandai-andai jika MA mengabulkan gugatan tersebut. Menurut dia, KPU tetap akan menutup pendaftaran perbaikan bakal calon dari paprol pada hari terakhir ini. "Kami menghormati ada upaya-upaya hukum untuk pengujian PKPU, tapi kami bekerja sesuai tahapan," katanya.

Baca: KPU Belum Menerima Temuan 199 Bacaleg Bekas Koruptor dari Bawaslu

Menurut Wahyu, KPU akan mempelajari hasil putusan MA jika gugatan atas larangan caleg eks koruptor itu dikabulkan. KPU, kata dia, akan melihat amar putusan tersebut meski putusan keluar setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). "Dalam amar putusan itu pasti dijelaskan dengan rinci apakah keputusan itu berlaku surut atau tidak," ucapnya. "Prinsipnya KPU akan melaksanakan putusan hukum tersebut."






Wamen BUMN Jelaskan Cerita Garuda Indonesia Cetak Laba Rp 57 T

7 jam lalu

Wamen BUMN Jelaskan Cerita Garuda Indonesia Cetak Laba Rp 57 T

Wamen BUMN membahas keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) menjadi untung.


Hukum Pidana dalam Perkara PKPU dan Kepailitan

1 hari lalu

Hukum Pidana dalam Perkara PKPU dan Kepailitan

Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan seseorang atau badan hukum yang terkena kasus PKPU atau pailit dan bersamaan telah dalam proses penyidikan.


Garuda Indonesia Ajukan Prosedur Pailit Chapter 15: Bagaimana Soal Utang Piutang?

1 hari lalu

Garuda Indonesia Ajukan Prosedur Pailit Chapter 15: Bagaimana Soal Utang Piutang?

Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan pengajuan permohonan chapter 15 itu tindak lanjut atas penundaan kewajiban pembayaran utang


Garuda Ajukan Prosedur Pailit Chapter 15 ke Pengadilan Amerika

3 hari lalu

Garuda Ajukan Prosedur Pailit Chapter 15 ke Pengadilan Amerika

Chapter 15 merupakan mekanisme atas pengakuan (recognition) putusan homologasi dalam tahapan PKPU yang dilalui Garuda di negara lain.


DPR Setujui PMN untuk Garuda Rp 7,5 Triliun Setelah Ada Putusan Kasasi

3 hari lalu

DPR Setujui PMN untuk Garuda Rp 7,5 Triliun Setelah Ada Putusan Kasasi

DPR RI juga mendukung restrukturisasi dan privatisasi Garuda Indonesia pada 2022 dan menyetujui kepemilikan saham pemerintah menjadi 55 persen.


Kemenkop UKM Minta Masyarakat Kawal Putusan PKPU di Kasus Suap Homologasi KSP

5 hari lalu

Kemenkop UKM Minta Masyarakat Kawal Putusan PKPU di Kasus Suap Homologasi KSP

Kemenkop UKM mengimbau seluruh pihak ikut mengawal implementasi putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) perkara permohonan pembatalan homologasi KSP (Koperasi Simpan Pinjam)


Garuda Right Issue November, Dirut: Tidak untuk Bayar Utang

7 hari lalu

Garuda Right Issue November, Dirut: Tidak untuk Bayar Utang

Penambahan modal untuk PT Garuda Indonesia masih berlangsung. Pemerintah memberikan dana sebesar Rp 7,5 triliun.


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

8 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah


PKPU, Cara Enak Debitur Mengatasi Keruwetan Utang

9 hari lalu

PKPU, Cara Enak Debitur Mengatasi Keruwetan Utang

Yang diatur PKPU merupakan salah satu cara yang ditempuh, oleh kreditur atau debitur, untuk mencapai penyelesaian utang-piutang.


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

12 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada KPU agar nomor partai politik tetap sama dengan Pemilu 2019. Tanggapan KPU?