Menteri Pratikno Minta Data Kemiskinan Tak Gunakan Asumsi

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo dan istrinya, Iriana, didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Wakil Walikota Semarang Havearita Rahayu menyantap Soto Ayam Khas Semarang Pak Man di Jalan Pamularsih Raya, Semarang, 14 Maret 2018. Foto: Biro Pers Setpres

    Presiden Joko Widodo dan istrinya, Iriana, didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Wakil Walikota Semarang Havearita Rahayu menyantap Soto Ayam Khas Semarang Pak Man di Jalan Pamularsih Raya, Semarang, 14 Maret 2018. Foto: Biro Pers Setpres

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Pratikno meminta agar pernyataan terkait data kemiskinan di Indonesia disampaikan berdasarkan data yang benar. "Jangan asumsi," ujar dia di kantornya, Jakarta, Selasa, 31 Juli 2018.

    Baca: Prabowo Klaim Kemiskinan Naik 50 Persen, Bappenas: Lihat Data Ya

    Dia mengatakan, data milik Badan Pusat Statistik (BPS) bisa dirujuk untuk mendapatkan informasi yang benar. Badan tersebut sudah ditunjuk sebagai pusat data nasional.

    Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelumnya menyatakan ada 100 juta penduduk miskin di Indonesia. Angka tersebut merujuk pada total 40 persen penduduk berpendapat rendah dari 263 juta penduduk.

    Data yang disampaikan SBY berbeda dengan catatan BPS. Pada Maret 2018, jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 25,95 juta. Jumlahnya menurun dari September 2017 yang jumlahnya mencapai 26,58 juta.

    Menurut BPS, persentase jumlah orang miskin sudah menurun hingga di bawah 10 persen. Kemiskinan pada September 2017 masih sebesar 10,12 persen. Sementara pada Maret 2018 angkanya sudah 9,82 persen.

    Baca: Ikatan Sarjana Pertanyakan Kriteria Kemiskinan Versi Pemerintah

    Meski di bawah 10 persen, angka kemiskinan di desa masih tinggi dibanding di kota. Artinya terjadi ketimpangan. Angka kemiskinan di desa mencapai 13,20 persen. Jumlahnya dua kali lipat dibandingkan dengan kota yang sebesar 7,02 persen.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.