TEMPO.CO, Jakarta-Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman berkukuh mengikuti hasil rekomendasi Ijtima Ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) ihwal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk pemilu 2019. Sohibul mengatakan partainya mengacu pada dua paket capres-cawapres hasil rekomendasi itu.
"PKS prinsipnya menerima rekomendasi Ijtima Ulama. Dan di situ jelas rekomendasi berupa paket," kata Sohibul di kantor Dewan Pengurus Pusat PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin, 30 Juli 2018.
Baca: Prabowo Terbuka Bahas Cawapres di Luar Rekomendasi Ijtima Ulama
Dua paket yang direkomendasikan Ijtima Ulama itu yakni pasangan Prabowo Subianto dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri, serta Prabowo Subianto dan pendakwah Abdul Somad. Ijtima Ulama GNPF juga mendorong Partai Gerindra, PKS, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, dan Partai Berkarya untuk bergabung dan membentuk koalisi keumatan untuk pemilihan presiden 2019.
Sohibul melanuturkan PKS akan mengajak Gerindra membicarakan dua paket tersebut dengan partai-partai lain. Dia berujar PKS akan menerima siapa pun pasangan yang disepakati, asalkan masih berada dalam dua koridor usulan Ijtima Ulama itu.
Simak: Usai Dikunjungi SBY, Prabowo Sambangi Sohibul Iman
"PKS menerima nanti mana pun yang jadi kesepakatan di antara partai-partai yang membicarakan hal tersebut, ya dalam koridor rekomendasi tersebut, yang 2 pasang itu," kata Sohibul.
Pernyataan Sohibul bertentangan dengan Prabowo. Berbicara di lokasi yang sama sesuai menggelar pertemuan selama sekitar 1,5 jam dengan Sohibul, Prabowo mengatakan Gerindra terbuka pada pembahasan lain terkait cawapres.
Lihat: Resmi Berkoalisi, SBY Serahkan Urusan Capres ke Prabowo
Prabowo berujar, dia menerima, menghargai, dan akan mempelajari rekomendasi ulama GNPF. Kendati begitu, Prabowo mengatakan dua paket capres-cawapres hasil Ijtima Ulama itu hanyalah rekomendasi. Dia juga menyinggung klausul dalam rekomendasi itu yang menyebut bahwa Dewan Pembina GNPF Ulama akan mempertimbangkan dinamika politik yang ada.
Prabowo pun berujar, mekanisme perpolitikan di Indonesia tetap merupakan ranah partai politik. "Ijtima itu rekomendasi, tapi keputusan akhir mekanismenya di partai politik," kata Prabowo saat di kantor Sohibul Iman.
