Kasus E-KTP, Anang Sugiana Divonis 6 Tahun Penjara

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Tersangka kasus korupsi e-KTP Anang Sugiana bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 5 Februari 2018. KPK memperpanjang masa penahanan Anang Sugiana untuk 30 hari ke depan terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menghukum eks Bos PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan. Hakim menyatakan Anang terbukti bersalah dalam perkara korupsi e-KTP.

Baca juga: Anang Sugiana Didakwa Korupsi Rp 79 Miliar dalam Proyek E-KTP

"Mengadili menyatakan Anang Sugiana Sudihardjo terbukti bersalah sebagaimana dakwaan pertama," kata Ketua Majelis Hakim, Franky Tumbuan dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, 30 Juli 2018.

Selain itu, hakim juga mewajibkan Anang membayar uang pengganti sebesar Rp 20,732 miliar paling lambat sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Bila Anang tak sanggup membayarnya, maka hartanya akan dilelang atau pidana penjara 5 tahun.

Hakim menyatakan Anang terbukti secara bersama-sama turut merugikan negara dalam proyek e-KTP dengan total kerugian Rp 2,3 triliun. Anang turut terlibat mengarahkan dan mengkondisikan proses lelang bersama Andi Agustinus Narogong, yakni membuat dokumen penawaran dan spesifikasi teknis yang telah disetujui oleh panitia lelang agar konsorsiumnya dimenangkan panitia lelang.

Baca juga: Kasus E-KTP, Setya Novanto Jadi Saksi Anang Sugiana

Hakim menyatakan Anang juga terbukti memperkaya perusahaannya sebanyak Rp 79 miliar dari proyek itu. Keuntungan Rp 79 miliar untuk PT Quadra Solution bersumber dari pembayaran konsorsium yang seluruhnya berjumlah Rp 1,950 triliun. Sedangkan realisasi pekerjaan barang yang dilakukan perusahaan itu hanya Rp 1,871 triliun.

Dalam proyek e-KTP PT Quadra Solution merupakan salah satu anggota Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), pemenang tender dalam proyek pengadaan e-KTP.

Konsorsium PNRI beranggotakan Perusahaan Umum PNRI sebagai ketua konsorsium, PT Sucofindo (Persero), PT Sandipala Arthaputra, PT LEN Industri, dan PT Quadra Solution. PT Quadra bersama PT LEN mendapat tanggung jawab melaksanakan pekerjaan pengadaan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software), termasuk jaringan komunikasi dan data.

Baca juga: Di Sidang Setya Novanto, Anang Sugiana Ungkap Ada Uang ke DPR

Hakim menimbang hal yang memberatkan hukuman Anang Sugiana adalah perbuatannya tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sedangkan dalam pertimbangan meringankan, Anang dianggap sopan, belum pernah dihukum, mengakui kesalahannya dan bersedia membayar uang pengganti.

Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK yakni 7 tahun penjara, denda Rp 1 miliar dan uang pengganti senilai Rp 39 miliar. Atas putusan itu, baik Anang maupun jaksa menyatakan pikir-pikir mengajukan banding.






KPK Panggil Eks Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus E-KTP

29 Juni 2022

KPK Panggil Eks Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus E-KTP

Gamawan Fauzi dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Paulus Tannos selaku Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra.


KPK Terima Duit Rp 86 Miliar Kasus Korupsi E-KTP dari Amerika Serikat

27 Juni 2022

KPK Terima Duit Rp 86 Miliar Kasus Korupsi E-KTP dari Amerika Serikat

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan uang itu bisa kembali ke Indonesia karena bantuan pemerintah Amerika Serikat dalam kasus korupsi e-KTP.


KPK Setor Rp550 Juta Hasil Lelang Mobil Markus Nari ke Kas Negara

23 Juni 2021

KPK Setor Rp550 Juta Hasil Lelang Mobil Markus Nari ke Kas Negara

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan Jaksa Eksekutor KPK Andry Prihandono telah melakukan penyetoran ke kas negara uang hasil lelang.


Setya Novanto Digugat Bekas Kuasa Hukumnya Rp 2,25 Triliun

7 November 2020

Setya Novanto Digugat Bekas Kuasa Hukumnya Rp 2,25 Triliun

Fredrich menuding Setya Novanto belum membayar jasanya selama menjadi pengacara terpidana kasus korupsi proyek e-KTP itu.


Polisi Tangkap Pembuat E-KTP Palsu di Jakarta Utara, 2 Masih Buron

11 September 2020

Polisi Tangkap Pembuat E-KTP Palsu di Jakarta Utara, 2 Masih Buron

Komplotan pembuat E-KTP palsu di Cilincing diringkus Polres Jakarta Utara, setelah polisi melakukan undercover buying.


MAKI: Penyelidikan TPPU Setya Novanto Mandek di Bareskrim dan KPK

7 Juli 2020

MAKI: Penyelidikan TPPU Setya Novanto Mandek di Bareskrim dan KPK

MAKI mengajukan praperadilan dan meminta hakim menyatakan penghentian Penyelidikan TPPU Setya Novanto yang dilakukan Bareskrim Polri dan KPK tidak sah


Kasus E-KTP, KPK Banding Putusan Markus Nari

3 Desember 2019

Kasus E-KTP, KPK Banding Putusan Markus Nari

Febri mengatakan KPK mengajukan banding karena pihaknya meyakini Markus Nari semestinya terbukti menerima US$ 900 ribu.


Markus Nari Hadapi Sidang Vonis di Kasus E-KTP Hari Ini

11 November 2019

Markus Nari Hadapi Sidang Vonis di Kasus E-KTP Hari Ini

Jaksa menuntut Markus Nari 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.


KPK Periksa Putri Setya Novanto dalam Kasus E-KTP

28 Agustus 2019

KPK Periksa Putri Setya Novanto dalam Kasus E-KTP

KPK memeriksa putri Setya Novanto selaku mantan Komisaris PT Murakabi Sejahtera.


Setya Novanto Minta Dibebaskan dari Dakwaan KPK

28 Agustus 2019

Setya Novanto Minta Dibebaskan dari Dakwaan KPK

Maqdir mengatakan Setya Novanto mengajukan PK karena adanya novum atau bukti baru.