Larangan Terbang di Eropa Untuk Maskapai Indonesia Resmi Dicabut

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Diskusi European Union dengan Indonesia dalam rangka Assesment Keselamayan Penerbangan Indonesia.

    Diskusi European Union dengan Indonesia dalam rangka Assesment Keselamayan Penerbangan Indonesia.

    INFO NASIONAL-- MEMBUKA LANGIT EROPA, Komite Keselamatan Udara Uni Eropa telah mencabut larangan terbang terhadap 55 maskapai penerbangan Indonesia. Pencabutan larangan ini merupakan bukti kepercayaan dunia terhadap penerbangan Indonesia.

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan pencabutan larangan terbang ke Uni Eropa merupakan kado terindah Idul Fitri 14 Juni 2018 yang merupakan hasil kerja keras. “Ini membuktikan keselamatan penerbangan Indonesia semakin baik dan diakui dunia,” ujarnya.

    Atas keberhasilan otoritas penerbangan Indonesia ini, International Civil Aviation Organization (ICAO) memberikan penghargaan Council President Certificate. Penghargaan tersebut diserahkan langsung Presiden ICAO Olumuyiwa Benard Aliu kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara Agus Santoso di Markas Besar ICAO Montreal, Kanada, 17 Mei 2018.

    Kenaikan nilai efektif implementasi regulasi ICAO yang tinggi menunjukkan bahwa Indonesia sudah memiliki kapabilitas yang baik dalam pemenuhan keselamatan penerbangan sesuai dengan peraturan yang diakui dunia. Ditambah dengan pelepasan EU Ban, sebagai bukti kepercayaan dunia pada kemampuan penanganan keselamatan penerbangan dan dalam pemanduan FIR (Flight Information Region), area pengendalian terbang, di seluruh kawasan Kepulauan Indonesia.

    Capaian tingkat keselamatan penerbangan tersebut merupakan capaian yang harus dipertahankan detik per detik melalui continuing airworthiness.

    ***

    Tak berlebihan jika keselamatan penerbangan Indonesia saat ini telah dianggap sejajar dengan elite penerbangan dunia. Keberhasilan sektor penerbangan Indonesia menembus jajaran elite dunia dalam hal keselamatan penerbangan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa atas kerja keras yang dilakukan semua stakeholder penerbangan, terutama regulator yang dipatuhi operator dan masyarakat pengguna penerbangan Indonesia.

    Dengan kerja keras dan kerja cerdas dua tahun, penerbangan Indonesia melaju pesat serta diakui tiga regulator besar dunia. Dimulai saat Indonesia berhasil mendongkrak performa safety menjadi first category dari Federal Aviation Administration Amerika, disusul pencapaian terpenting, yaitu nilai effective implementation (EI) audit USOAP dari International Civil Aviation Organization (ICAO) dengan nilai 80,34.

    Inilah yang kemudian menjadi kado Lebaran terindah hasil kerja keras bangsa Indonesia, saat Uni Eropa (UE) mengeluarkan Indonesia dari EU flight safety list (larangan terbang) pada Kamis malam, 14 Juni 2018. Pada malam takbiran tersebut, Presiden Joko Widodo melalui media sosialnya: Facebook, Instagram, dan Twitter, menyampaikan. “Di daratan, umat Islam merayakan hari kemenangan setelah berpuasa. Di udara, Indonesia juga merayakan kabar baik yang datangnya dari Brussel. Komite Keselamatan Udara Uni Eropa telah mencabut larangan terbang terhadap 55 maskapai penerbangan Indonesia.”

    Presiden melanjutkan, ini hadiah Lebaran yang sudah kita nanti-nanti selama 11 tahun sejak sejumlah maskapai dilarang terbang ke Uni Eropa pada Juli 2007. “Syukur Al-hamdulillah,” katanya. Dengan pencabutan larangan itu, maskapai penerbangan Indonesia berada di jajaran elite penerbangan dunia. Ini merupakan tanggung jawab moral yang besar.

    Di dalamnya, ada kewajiban mempertahankan dan meningkatkan terus level keselamatan, keamanan, juga kenyamanan dalam pelayanan penerbangan nasional, ujar Agus Santoso. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pencabutan larangan terbang ke Uni Eropa merupakan kado terindah pada Hari Raya Idul Fitri. “Ini membuktikan keselamatan penerbangan Indonesia semakin baik dan diakui dunia,” ujarnya.

    Begitu juga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan pencabutan larangan ini merupakan bukti kepercayaan dunia terhadap penerbangan Indonesia. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Agus Santoso sebagai Ketua Delegasi Pelepasan EU Band dan Otoritas Penerbangan Nasional menceritakan perjuangan membuka larangan terbang Uni Eropa yang menyangkut brand negara tersebut tidak terlepas dari arahan Presiden Joko Widodo.

    Presiden melihat selama 10 tahun tersebut Indonesia hanya berhasil melepas tujuh maskapai. Maka strategi perbaikan regulator pun harus dilakukan. Dengan lulusnya regulator dan dipercayanya regulator, sisa 55 maskapai lainnya akhirnya mendapat pelepasan larangan terbang tanpa harus diuji satu per satu.

    ”Dimulai pada 2007, saat itu, keselamatan penerbangan Indonesia di-downgrading oleh seluruh otoritas penerbangan besar di dunia, seperti FAA, ICAO, dan tentu saja EU. Kami berusaha membenahinya,” kata Agus memaparkan.

    Untuk band dari Uni Eropa, Agus menambahkan, strategi yang dilakukan pemerintah selama 10 tahun itu adalah mengajukan maskapai satu per satu untuk dilepas larangan terbangnya. Hasilnya, selama 10 tahun itu hanya ada tujuh maskapai yang bebas. Agus menjelaskan, cara tersebut dirasa kurang efektif. Mengingat, Indonesia mempunyai 62 maskapai penerbangan.

    Jika cara itu diteruskan, bisa memakan waktu 85 tahun agar semua maskapai bebas. “Karena itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan yang pertama kali harus diperbaiki adalah regulatornya terlebih dahulu. Jika regulator bagus dan tepercaya, para operator akan menjadi baik jika mematuhi aturan yang telah ditetapkan regulator, karena pengawasan dan pendampingannya juga baik,” kata Agus.

    Kemudian selama total delapan bulan, dia beserta jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara merombak strategi. Peraturan penerbangan disempurnakan serta mengadakan pengembangan terhadap inspektor yang ada. Inspektor ini tidak hanya mengawasi maskapai dan pesawat saja, tapi juga mengawasi 286 bandar udara, maintenance center yang berjumlah 65, juga navigasi penerbangan.

    Selain mengawasi, inspektor memberikan pendampingan bersama-sama operator membangun keselamatan penerbangan. Strategi ini membuahkan hasil saat ICAO melakukan audit USOAP pada Oktober 2017 dan memberikan nilai bagus pada Indonesia. “Dunia penerbangan itu mempunyai otoritas penerbangan internasional yang menjadi referensi seluruh regulasi di dunia, yaitu ICAO, yang merupakan gabungan dari 192 negara. ICAO melaku-kan audit terhadap regulator penerbangan tiap negara,” kata Agus menegaskan.

    Regulator Indonesia sejak 11 tahun lalu mempunyai nilai EI selalu di bawah ambang kelulusan dunia atau global aviation savety plan (GASP) yang mensyaratkan 60 persen. Pada 2017, setelah Ditjen Perhubungan Udara membenahi semua regulasi, semua inspektor dan yang lainnya selama delapan bulan, Indonesia pun bisa mencapai performa tinggi dalam hal keselamatan penerbangan. “Nilai EI kita melonjak tajam, yaitu 80,34 persen, melampaui 97 negara, dari peringkat 155 menjadi peringkat 58 dunia,” ucap Agus yang diangkat menjadi Dirjen Perhubungan Udara sejak Februari 2017.

    Atas keberhasilan otoritas penerbangan Indonesia ini, ICAO memberikan penghargaan Council President Certificate (CPC). Penghargaan tersebut diserahkan langsung Presiden ICAO Olumuyiwa Benard Aliu kepada Agus Santoso di Markas ICAO Montreal, Kanada, 17 Mei 2018. Setelah berhasil di FAA dan ICAO, hal berikutnya yang harus dicapai, yaitu terkait dengan pembukaan larangan terbang Uni Eropa.

    Keberhasilan dalam meyakinkan perbaikan keselamatan penerbangan di Indonesia menjadi modal tim Ditjen Perhubungan Udara melakukan banding kepada Uni Eropa. Banding ini mendapat respons dari UE yang kemudian mengadakan asessment ke Indonesia pada Maret 2018. Setelah itu, Indonesia diundang untuk memberikan presentasi pada Sidang Tahunan UE pada 30 Mei 2018.

    “Kami dijadwalkan presentasi di sidang yang bertempat di Brussel dan dihadiri 28 negara seluruh Uni Eropa sebagai penguji. Kami presentasikan performa, terutama terkait dengan safety compliance, yang sudah diakui dunia, yaitu FAA dan ICAO. Kami sebagai ketua delegasi diikuti tiga maskapai sebagai representatif dari 55 maskapai nasional yang belum dicabut larangan terbangnya,” tutur Agus, mengisahkan.

    Saat sidang di Brussel tersebut, yang dipresentasikan pertama adalah regulator dan hasilnya lulus. Kemudian dilakukan sampling untuk mengetahui apakah yang telah ditetapkan regulator dipatuhi dan diterapkan sehari-hari oleh operator. Ternyata cocok. “Kecocokan inilah yang menjadi performa kami bahwa yang telah ditunjukkan di ICAO telah diaplikasikan dengan benar. Karena itulah, akhirnya Uni Eropa membuka larangan terbangnya bagi semua maskapai Indonesia,” ucapnya.

    Selain sebagai Ketua Delegasi Pelepasan Eu Band, Agus merangkap otoritas penerbangan Indonesia. Persiapan dalam melepas Indonesia dari EU Band sedemikian rupa karena hal ini merupakan mandat bangsa Indonesia kepada regulator penerbangan dan semua stakeholder penerbangan Indonesia. “Sampai waktu itu, kita sudah ingatkan untuk menjaga kesehatan para delegasi. Kelihatannya karena terlalu capek atau keinginan dan keseriusan dalam tugas ini, salah satu dari delegasi kita, yaitu Capt. Pilot Lalu M. Syakir, Direktur Operasi Sriwijaya Air, terkena sera-ngan jantung ketika mempresentasikan keselamatan penerbangan Indonesia di depan sidang 28 negara Uni Eropa sebagai penguji,” ujarnya.

    “Pengorbanan seperti Capt. Lalu sebagai delegasi Indonesia itu menjadi tanggung jawab moral kita semua stakeholder penerus penerbangan Indonesia untuk selalu menjaga kredibilitas keselamatan penerbangan Indonesia agar jangan lagi terjadi band dari negara mana pun,” katanya menegaskan. Dia pun mengingatkan pembukaan larangan terbang dari Uni Eropa tersebut mempunyai banyak dampak positif.

    Terutama Indonesia memiliki kredibilitas atau dipercaya dalam menyelenggarakan penerbangan. Penerbangan adalah transportasi yang menerapkan teknologi tinggi sehingga tingkat keselamatan penerbangan yang tinggi menunjukkan kemajuan peradaban Indonesia. Terjaminnya keselamatan penerbangan salah satunya karena adanya implementasi teknologi tinggi, system dan prosedur serta manajemen yang sudah maju, seperti yang terdapat pada Airnav Indonesia diantaranya dengan peningkatan akurasi melalui Satelite Performance Based Navigation.

    Dampak positif yang juga tidak kalah penting adalah semua maskapai Indonesia bisa terbang ke Eropa dan seluruh masyarakat Eropa dapat naik pesawat terbang maskapai Indonesia tanpa ada larangan, sehingga membuka peluang pada semua maskapai Indonesia untuk mengembangkan bisnis ke Eropa. Dalam hal ini, audit terhadap maskapai bersangkutan pun akan lebih mudah karena sudah diakui keselamatannya.

    Terkait dengan asuransi perjalanan orang dan asuransi pembelian pesawat, suku cadang serta alat-alat penerbangan, dengan diakuinya keselamatan penerbangan Indonesia, pihak asuransi akan lebih mudah memberikan premi asuransi perjalanan dan pengoperasian pesawat dengan premi lebih rendah. Mahal atau murahnya asuransi tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi harga tiket pesawat.

    Atas dasar berbagai pertimbangan tersebut, Agus selalu mengingatkan kepada semua stakeholder penerbangan akan pentingnya program delapan bulanan. Program delapan bulan pertama adalah sukses mendongkrak nilai ICAO USOAP hingga hampir dua kalinya. Kemudian program delapan bulan kedua berupa pencabutan larangan terbang dari Uni Eropa bagi semua operator udara setelah regulatornya lulus (kini sudah terpenuhi).

    Sedangkan program delapan bulanan ketiga berupa pelayanan prima navigasi Indonesia di Kepulauan Riau sampai Natuna ke arah pemenuhan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Delapan bulan keempat adalah pencalonan terhadap ICAO Council sehingga Indonesia masuk menjadi perwakilan ICAO.

    “Untuk itu, saya tekankan kepada semua stakeholder penerbangan Indonesia, khususnya sektor keselamatan, untuk terus bekerja keras meningkatkan kinerja teknis dan argumentatif dalam kaitannya dengan institusi penerbangan dunia. Yang kesemuanya itu menjadikan Indonesia, kita semua, berkembang sektor penerbangannya. Dengan demikian, akan memberikan kontribusi signifikan terhadap NKRI dan peningkatan perekonomian nasional,” tuturnya, menutup pembicaraan. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.