Jokowi Bakal Beri Pengarahan untuk Babinsa Kodam XIV/Hasanuddin

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi didampingi Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution (kanan) menyapa kepala daerah yang hadir dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2018 di Jakarta, Kamis, 26 Juli. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    Presiden Jokowi didampingi Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution (kanan) menyapa kepala daerah yang hadir dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2018 di Jakarta, Kamis, 26 Juli. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan kunjungan kerja bersama istrinya, Iriana Joko Widodo, ke Provinsi Sulawesi Selatan, sejak Sabtu, 28 Juli 2018.

    Baca: Jokowi Minta Babinsa Tingkatkan Kemampuan Teritorial

    Jokowi dan Iriana direncanakan menghadiri acara 'Jalan Sehat Sahabat Rakyat Indonesia' pada Ahad, 29 Juli 2018. "Presiden juga dijadwalkan memberikan pengarahan kepada Babinsa Kodam XIV/Hasanuddin di Kota Makassar," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, dalam siaran tertulisnya, Sabtu, 28 Juli 2018.

    Jokowi berangkat ke Makassar melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta pada Sabtu sore. Jokowi dan rombongan lepas landas dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 pada pukul 15.10 WIB.

    Menempuh penerbangan selama dua jam, Jokowi dan Iriana tiba di Pangkalan TNI AU Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan pada pukul 18.10 WITA. Sesaat setelah turun dari pesawat, keduanya tampak disambut oleh Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Sumarsono.

    Baca: Alumni UGM Blusukan Jkw Deklarasikan Dukungan Jokowi 2 Periode

    Dalam kunjungannya, Jokowi dan Iriana didampingi Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, serta Komandan Paspampres Mayjen TNI Mar. Suhartono.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.