Para Relawan Jokowi Kumpul di Jakarta Medio Agustus

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Relawan Jokowi mendeklarasikan siap memenangkan Pilpres 2019 di Warung Komando, Jakarta, 6 Mei 2018. TEMPO/Vindry Florentin

    Relawan Jokowi mendeklarasikan siap memenangkan Pilpres 2019 di Warung Komando, Jakarta, 6 Mei 2018. TEMPO/Vindry Florentin

    TEMPO.CO, Solo -Para relawan pendukung Joko Widodo yang menamakan diri Relawan Jokowi Bersatu berharap partai politik dan kelompok relawan bisa bersinergi menjelang Pemilu 2019.  Koordinasi dan komunikasi antar-organisasi relawan perlu ditingkatkan.

    "Pada pilpres lima tahun lalu terkesan ada gap antara relawan dan partai politik pendukung Jokowi," kata Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu, Sylvia Devi Soembarto di Solo, Jawa Tengah, Sabtu 28 Juli 2018. Kondisi itu menurutnya harus diperbaiki dalam menghadapi pemilihan presiden tahun depan.

    Menurut Sylvia, partai politik dan relawan memiliki tujuan yang sama untuk mengantarkan Jokowi sebagai presiden dua periode. "Bedanya, partai politik merupakan organisasi formal dan terstruktur," kata dia. Sedangkan kelompok relawan bersifat cair sehingga efektif untuk mendekati masyarakat yang bukan kader partai.

    Relawan Jokowi Bersatu akan menggelar musyawarah nasional di Jakarta pertengahan Agustus nanti. Mereka akan membahas strategi-strategi pemenangan pemilu, termasuk menjalin sinergi antar-kelompok relawan dan dengan partai politik.

    Sylvia menyebut adanya 400 kelompok relawan pendukung Jokowi. Namun komunikasi dan koordinasi para relawan tadi belum berjalan baik. "Bahkan terkadang acara relawan justru identik dengan makan-makan dan selfie," kata dia.

    Relawan Jokowi Bersatu berharap semua organisasi relawan bersedia untuk bekerja keras untuk Jokowi dalam Pemilu 2019 mendatang. "Kami ingin mengawalinya dengan menjalin komunikasi yang baik dengan organisasi relawan lain," kata dia.

    AHMAD RAFIQ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.