Adhyaksa Dault: Kenapa Imam Nahrawi Benci Banget Sama Saya?

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Kwarnas Pramuka Adhyaksa Dault dan Menpora Imam Nahrawi. dok.TEMPO

    Ketua Kwarnas Pramuka Adhyaksa Dault dan Menpora Imam Nahrawi. dok.TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault menilai Menteri Pemuda dan Olahraga membenci dirinya secara personal karena kumis. "Kok Pak Imam benci banget sama saya barangkali ya, pribadi. Mungkin karena saya ada kumis lebih tebal kali ya," kata Adhyaksa di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 27 Juli 2018.

    Baca juga: Adhyaksa Dault Mempercepat Munas Pramuka, Dede Yusuf Terkejut

    Adhyaksa menilai Imam benci kepadanya lantaran tak memberikan anggaran Pramuka tahun ini. Untuk menyelenggarakan acara Musyawarah Nasional saja, kata Adhyaksa, dananya dianggarkan oleh pemerintah Sulawesi Tenggara. Sebab, Munas akan diadakan di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 25 September mendatang.

    Adhyaksa pun membandingkan kepemimpinan Imam dengan dirinya dan sejumlah tokoh yang pernah menjadi Menpora. Dana Pramuka, kata Adhyaksa, selalu cair tiap tahunnya sebesar Rp 45 miliar, sejak dirinya menjabat, lalu di era Andi Malarangeng hingga Roy Suryo.

    "Nah ini dari kantor Menpora, tahun pertama Rp 45 miliar, tahun kedua Rp 25 miliar, tahun ketiga Rp 10 miliar, tahun ini tidak ada. Tahun depan kami dapat kabar Rp 2 miliar," ujarnya.

    Baca juga: Kemenpora Minta Munas Pramuka Diundur, Ini Reaksi Adhyaksa Dault

    Selain itu, kata Adhyaksa, permohonan dirinya untuk bertemu Imam juga tak mendapat tanggapan. Padahal, ia ingin bertemu Imam untuk melaporkan sejumlah kegiatan Pramuka. "Bapak Menpora, mohon izin saya ingin melaporkan, ingin berhadapan ketemu dengan Bapak. Tapi sampai sekarang belum dijawab," katanya.

    Menurut Adhyaksa Dault, sesuai UU Nomor 12 Tahun 2010, pemerintah wajib memberikan dana Pramuka. Pada Pasal 43 ayat 2 sal keuangan menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau APBD.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kepolisian Menetapkan Empat Perusahaan Tersangka Kasus Karhutla

    Kepolisian sudah menetapkan 185 orang dan empat perusahaan sebagai tersangka karena diduga terlibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.