Ada Hadiah Sepeda dari KPK untuk Pengungkap Kasus Novel Baswedan

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penyidik KPK Novel Baswedan, memberikan keterangan kepada awak media seusai membacakan laporan pertanggungjawaban dalam musyawarah umum anggota Wadah Pegawai KPK, di gedung KPK, Jakarta, 3 Mei 2018. TEMPO/Imam Sukamto

    Penyidik KPK Novel Baswedan, memberikan keterangan kepada awak media seusai membacakan laporan pertanggungjawaban dalam musyawarah umum anggota Wadah Pegawai KPK, di gedung KPK, Jakarta, 3 Mei 2018. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyiapkan sepeda bagi masyarakat yang bisa memberi informasi akurat mengenai kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan.

    Baca juga: Novel Baswedan Lihat Pelaku Penyiramnya Kembali Datangi Rumahnya

    "Kami dari Wadah menyumbangkan satu buah sepeda bagi siapa saja di luar sana yang mampu memberikan informasi akurat terhadap siapa pelaku yang menyiram air keras terhadap Novel," ujar Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Pramono.

    Mulai hari ini, kata Yudi, sepeda ini akan berada di depan gedung KPK sampai pelaku penyiraman Novel ditemukan. "Bukan hanya satu, dua, atau lima sepeda, kami akan siapkan," ujarnya.

    Sudah setahun lewat sejak Novel Baswedan diserang orang tak dikenal pada April 2017. Novel disiram menggunakan air keras seusai salat subuh di Masjid Al-Ihsan. Namun, hingga kini, polisi belum juga menangkap pelaku penyerangan tersebut.

    Baca juga: Novel Baswedan dan Cerita Soal Jenderal

    Selain itu, Wadah Pegawai KPK, kata Yudi, akan terus meminta Presiden Joko Widodo mengungkap kasus penyiraman tersebut. Salah satunya menyegerakan pembentukan tim gabungan pencari fakta.

    Hari ini, Novel Baswedan kembali masuk bekerja sebagai penyidik setelah menjalani perawatan mata selama 16 bulan. Menurut Novel, meski telah kembali bekerja, dia akan tetap mendesak Presiden mengungkap kasusnya. "Ini bukan terkait penyerangan kepada saya, tapi bagaimana menjaga KPK dari ancaman teror dan penyerangan seperti ini," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.