Wawancara Majalah Tempo, SBY Menolak Disebut Terlibat Kudatuli

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada Selasa malam, 24 Juli 2018. Zulkifli tiba sekitar pukul 19.48 WIB di kediaman SBY, Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta. Dok.Istimewa

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada Selasa malam, 24 Juli 2018. Zulkifli tiba sekitar pukul 19.48 WIB di kediaman SBY, Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta. Dok.Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mendapat "serangan" dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Melalui Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, PDIP tiba-tiba menuntut SBY mengungkap secara jelas peristiwa berdarah 27 Juli 1996 atau dikenal dengan Kudatuli.

    Baca: Demokrat Tuding Kudatuli Jadi Ritual PDIP Serang Demokrat Jelang Pemilu

    Dalam tragedi ini, Ketua Umum PDI hasil kongres Medan Soerjadi dan beberapa prajurit Tentara Nasional Indonesia menyerbu dan menguasai Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58, Jakarta. Saat itu, kantor berada dalam penguasaan Ketua Umum PDI kongres Surabaya, yaitu Megawati Soekarnoputri. Ratusan orang luka-luka dan lima orang meninggal dunia dalam insiden ini.

    Meski kerap bungkam, SBY sebenarnya pernah menyampaikan klarifikasi kepada Tempo pada Agustus 2000, sekitar empat tahun pasca-tragedi Kudatuli. "Saya memang disebut-sebut sebagai pihak yang mengambil inisiatif," kata SBY kepada wartawan Tempo, Andari Karina Anom, sebagaimana dikutip dari Majalah Tempo, edisi 21 Agustus 2000.

    Baca juga: Sekjen PDIP Minta SBY Ungkap Kasus 27 Juli atau Kudatuli

    Tak hanya itu, menurut SBY, ia juga disebut sebagai orang yang memberikan perintah untuk menduduki kantor PDI. Tapi, SBY justru menilai semua itu tidak logis dan tidak benar. "Saya menolak keras jika sebagai Kasdam waktu itu dianggap bertanggung jawab," kata dia. Saat kejadian, SBY masih menjabat sebagai Kepala Staf Komando Daerah Militer Jaya.

    Dalam posisi tersebut, SBY menjadi bawahan Sutiyoso, mantan Gubernur DKI Jakarta yang kala itu menjabat sebagai Panglima Kodam Jaya. Tapi belakangan, hanya Sutiyoso dan 17 anggota TNI dan Polri yang ditetapkan sebagai tersangka. SBY, bersama Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung dan Kepala Staf TNI AD Jenderal Hartono lolos dari daftar tersangka.

    Simak: Tiga Kesaksian Ini Singgung SBY di Kudatuli

    SBY menilai Kudatuli harus dilihat dalam konteks yang luas, dari aspek politik dan keamanan. Menurut dia, tahapan demi tahapan harus dilihat utuh, mulai dari Kongres Medan yang memenangkan Soerjadi hingga tokoh-tokoh besar yang waktu itu terlibat.

    Selain itu, kasus ini harus dilihat secara objektif dan dengan akuntabilitas yang tinggi. Bahwa saat itu, ada pejabat yang meminta pemerintah dan ABRI untuk menyelesaikan konflik antara Soerjadi dan Megawati. "Tanpa melihat itu, akan banyak pelaksana di lapangan yang menjadi tersangka, sementara tokoh-tokohnya justru tidak tersentuh," kata SBY.

    Simak juga: PDIP Tuding SBY Terlibat Kudatuli

    Walhasil, SBY mengatakan bahwa proses penyelesaian kasus 27 Juli atau Kudatuli sedang berjalan dan selayaknya dibiarkan berjalan secara normal. "Dengan catatan, hukum jangan hanya melihat apa yang terjadi pada hari itu, tapi secara kontekstual," kata SBY, ketika itu kepada Majalah Tempo.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.