Demokrat: Kasus 27 Juli Jadi Ritual PDIP Menyerang SBY

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan petinggi PDIP menerima kunjungan Wakil Ketua Dewan Pembina Parta Demokrat Agus Hermanto di Kantor Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Juli 2018. Tempo/Budiarti Utami Putri

    Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan petinggi PDIP menerima kunjungan Wakil Ketua Dewan Pembina Parta Demokrat Agus Hermanto di Kantor Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Juli 2018. Tempo/Budiarti Utami Putri

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik menuding langkah PDIP menggoreng kasus 27 Juli atau Kudatuli merupayakan upaya politik yang sia-sia. "Memanfaatkan kasus 27 Juli adalah ritual politik PDIP sejak Pak SBY mengalahkan Ibu Megawati dalam Pemilu 2004," kata Rachland lewat keterangannya pada Jumat, 27 Juli 2018.

    Baca: Tiga Kesaksian ini Singgung Peran SBY di Kudatuli

    Kamis (26/7) kemarin, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyambangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Hasto mengadukan sejumlah kasus pelanggaran HAM. Salah satunya Kudatuli yang kerap disangkut-pautkan dengan SBY.

    Jika serius mau mengusut Kudatuli, kata Rachland, kesempatan pertama dimiliki Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 2001, saat menjabat Presiden kelima RI. "Sayang, Megawati memilih diam. Bahkan mengangkat Pak Sutiyoso, Pangdam Jaya saat kejadian, menjadi Gubernur DKI," ujar dia.

    Baca: PDIP Tuding SBY Terlibat Kudatuli

    Pada 2004, lanjut Rachland, Megawati malah menghalangi penyidikan Tim Koneksitas Polri atas kasus Kudatuli dengan alasan pemilu sudah dekat. "Tak ada nama SBY dalam daftar orang yang disangka oleh Tim koneksitas Polri," kata dia.

    Kesempatan kedua, ujar Rachland, datang saat negara didesak membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang sudah dimulai sejak era Presiden Ke-empat RI Habibie menjabat. Inisiatif masyarakat sipil mengikuti pengalaman Afrika Selatan ini menghadapi resistensi. "Fraksi PDIP bukan saja tidak pernah mendukung, tapi paling keras menolak," ujar dia.

    Megawati, lanjut dia, juga tidak memerintahkan fraksi untuk bergerak. "Begitulah saat para korban 27 Juli masih keras berteriak, Megawati memilih berkompromi demi melindungi kekuasaan politiknya," ujar Rachland.

    Simak juga: Begini Cerita Kudatuli yang Menyeret SBY

    Sebelumnya, Hasto Kristiyanto meminta SBY mengungkap informasi seputar peristiwa berdarah atau kasus 27 Juli 1996. PDIP akan membuat laporan ke Komnas HAM terkait peristiwa perebutan kantor PDI di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat yang terkenal dengan peristiwa Kudatuli tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.