TEMPO.CO, Jakarta - Dugaan keterlibatan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dalam tragedi berdarah 27 Juli 1996 tidak pernah terbukti sampai saat ini. Setelah lama hilang dari pembicaraan publik, kini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendadak menyeret kembali SBY dalam kasus penyerangan kantor PDI di Jalan Diponegoro, Menteng, tersebut di tengah proses persiapan pemilu presiden 2019.
Baca: Sekjen PDIP Minta SBY Ungkap Kasus 27 Juli 1996
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto meminta SBY mengungkap informasi seputar tragedi tersebut. “Kami juga tahu posisi beliau saat itu, dalam posisi yang tentu saja mengetahui peristiwa tersebut," ujar Hasto saat bertandang ke Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis, 26 Juli 2018. PDIP memang berencana segera membuat laporan agar Komnas HAM menelisik dugaan pelanggaran HAM dalam tragedi ini.
Peristiwa ini sebenarnya sudah terjadi 22 tahun yang lalu, tepatnya pada 27 Juli 1996. Dalam tragedi ini, Ketua Umum PDI hasil kongres Medan Soerjadi dan beberapa prajurit Tentara Nasional Indonesia menyerbu dan menguasai Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58, Jakarta, yang
dikuasai Ketua Umum PDI kongres Surabaya, yaitu Megawati Soekarnoputri. Walhasil, ratusan orang luka-luka dan lima orang meninggal dunia.
Dalam catatan Tempo, setidaknya ada tiga keterangan yang menjadi dugaan keterlibatan SBY dalam tragedi ini:
1. Kesaksian Ketua Tim Pembela Demokrasi Indonesia, R.O. Tambunan
Sekitar awal Juli 2004, Ketua Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) R.O. Tambunan mengatakan dirinya pernah berbicara dengan Sutiyoso, bekas Panglima Kodam Jaya saat itu. TPDI merupakan perpanjangan tangan dari korban tragedi. Menurut dia, Sutiyoso telah terang-terangan mengakui keterlibatan SBY dalam aksi berdarah itu. "Pengakuan Sutiyoso itu sebelum dia terpilih sebagai Gubernur DKI kedua kalinya," ujar Tambunan sebagaimana dikutip dari Majalah Tempo edisi 26 Juli 2004.
Baca: Tanggapi SBY, PDIP: Megawati Tak Mencampuri Urusan Partai Koalisi
Sebaliknya, Sutiyoso justru membantah cerita itu. Dia malah mengaku belum pernah bertemu Tambunan, dan bahkan tidak mengenal pengacara senior itu. "Tak pernah. Saya tidak pernah bertemu dia. Seratus persen itu ngawur," ujarnya. Lalu di tahun yang sama, justru Sutiyoso, atasan dari SBY yang saat itu menjadi Kepala Staf Kodam, yang ditetapkan polisi sebagai tersangka dalam kasus ini.
2. Laporan Akhir Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Dalam sebuah laporan akhir yang diperoleh Tempo. Laporan itu menyebut pertemuan tanggal 24 Juli 1996 di Kodam Jaya dipimpin oleh Kepala Staf Komando Daerah Militer Jaya Brigadir Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono. Rapat dihadiri juga Brigjen Zacky Anwar Makarim, Kolonel Haryanto, Kolonel Joko Santoso, dan Alex Widya Siregar. Dalam rapat itu, disebutkan bahwa SBY memutuskan penyerbuan atau pengambilalihan kantor DPP PDI oleh Kodam Jaya.
3. Kesaksian Kepala Staf Umum ABRI, Letjen (Purn) Soeyono
Walau dugaan keterlibatan makin kencang, SBY masih mendapat pembelaan dari Kepala Staf Umum ABRI saat itu, Letnan Jenderal (Purn) Soeyono. Soeyono mengatakan bahwa 22 tahun silam, SBY memang berada di sekitar lokasi kejadian. Tapi, keberadaan SBY di sana hanya sebatas memudahkan komunikasi dengan Sutiyoso.
"Soal dipakai atau tidak, itu sudah keputusan panglima," kata Soeyono dalam sebuah wawancara bersama Agung Rulianto dan Y. Tomi Aryanto dari Tempo, Juli 2004.
Baca: PDIP: SBY Selalu Ragu-ragu, Jangan Salahkan Megawati
Saat itu, Soeyono mengatakan sekalipun SBY memimpin rapat untuk operasi penyerbuan, tanggung jawab tetap berada di tangan Sutiyoso sebagai Panglima Kodam. "Dia (SBY) hanya melaksanakan keputusan dan perintah Panglima," ujar Soeyono.
Kini, 22 tahun berlalu dan keterlibatan SBY tidak pernah terbukti sampai saat ini. SBY tetap menutup mulut rapat-rapat soal aneka tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Dalam sebuah sesi wawancara bersama Tempo selepas pemilu presiden 5 Juli 2004, SBY hanya mengatakan menyerahkan semuanya pada proses hukum.
