Selasa, 17 September 2019

PDIP Tuding SBY Terlibat Kasus Penyerangan 27 Juli 1996

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengurus DPP PDI Perjuangan mendatangi kantor Komnas Hak Asasi Manusia di Jakarta, 26 Juli 2018, untuk berdialog tentang kasus 27 Juli 1996. AMSTON PROBEL

    Pengurus DPP PDI Perjuangan mendatangi kantor Komnas Hak Asasi Manusia di Jakarta, 26 Juli 2018, untuk berdialog tentang kasus 27 Juli 1996. AMSTON PROBEL

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY memiliki peran penting dalam peristiwa 27 Juli 1996.

    Baca: Sekjen PDIP Minta SBY Ungkap Kasus 27 Juli 1996

    Hasto mengatakan pihaknya mencatat sejumlah temuan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan SBY. Catatan itu didapat dari dokumen kesimpulan subtim internal bentukan PDIP soal peristiwa perebutan kantor PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, itu.

    Kesimpulan itu menyebutkan terdapat serangkaian pertemuan khusus untuk merencanakan serangan pada 27 Juli 1996. “Antara 26 Juni hingga 24 Juli 1996 ada rangkaian pertemuan untuk merencanakan serangan antara pendukung PDI Soerjadi dengan para pejabat keamanan dan pembina politik,” bunyi poin pertama dalam catatan tersebut.

    Poin selanjutnya, PDIP meyakini terdapat pertemuan pada 24 Juli 1996 di kantor Kodam Jaya yang dipimpin langsung oleh SBY sebelum melancarkan serangan. Hasil dari pertemuan itu, serangan diputuskan berada di bawah komando Kepala Staf Komando Daerah Militer Jakarta Raya atau Kasdam Jaya, yaitu SBY.

    Baca: Demokrat: SBY Tak Baper Soal Hubungannya dengan Megawati

    Setelah 22 tahun kasus ini tak terungkap juga, kata Hasto, SBY seharusnya memberikan informasi seputar peristiwa berdarah ini kepada masyarakat. “Kami juga tahu posisi beliau saat itu, dalam posisi yang tentu saja mengetahui peristiwa tersebut, harusnya disampaikan ke publik" ujar Hasto saat ditemui di gedung Komnas HAM, Kamis, 26 Juli 2018.

    Hasto mengaku setelah kunjungannya dari Komnas HAM, timnya akan membuat surat pengaduan secara resmi. Hal ini dilakukan guna mempercepat pembentukan tim khusus yang menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM.

    INSAN QURANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Profil Ketua KPK Firli Bahuri dan Empat Wakilnya yang Dipilih DPR

    Lima calon terpilih menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 2019-2023. Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK.