Datangi Komnas HAM, PDIP Ingin Pelanggaran HAM Masa Lalu Diungkap

Reporter

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam rapat koordinasi nasional ketiga bidang kemaritiman di kantor lama DPP PDI Perjuangan, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, 8 April 2018. Tempo / Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta-Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto bersama sejumlah pengurus mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM di Jakarta, Kamis, 26 Juli 2018. Dari hasil pertemuan dengan Ketua Komnas HAM, Hasto mengatakan segera membuat surat resmi guna melaporkan dugaan pelanggaran HAM di masa lalu.

Laporan itu, kata dia, menyusul keputusan Kongres PDIP yang menginginkan seluruh kasus pelanggaran HAM masa lalu dapat diungkap. “Tidak hanya kasus 27 Juli, tapi juga persoalan-persoalan pada awal reformasi, kasus Semanggi, Trisakti dan Tanjung Priok,” kata Hasto.

Baca: Jokowi Minta Pendapat Komnas HAM soal Dewan Kerukunan Nasional

Hasto berharap laporan yang akan diajukan ke Komnas HAM dapat mempercepat pembentukan tim khusus yang menyelidiki kasus-kasus itu. Selain laporan secara resmi, kata Hasto, langkah selanjutnya PDIP juga akan berdialog dengan Kejaksaan Agung. Menurutnya, proses ini perlu kerja sama dengan institusi negara baik Kepolisian RI maupun Kejaksaan Agung.

Saat ditanya wartawan mengapa PDIP baru melakukan pengaduannya sekarang, Hasto beralasan bahwa pihaknya memerlukan waktu untuk mengupayakan. “Kami terus lalukan, dua tahun sebelumnya kami juga sudah lakukan berbagai upaya tersebut. Tentu saja diperlukan langkah-langkah konsolidasi dari seluruh aspek termasuk pembentukan tim internal,” kata Hasto.

Simak: Komnas HAM Nilai Hukuman Mati Bukan Solusi Atasi Terorisme

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengaku telah memantau kasus pengambilalihan paksa kantor PDI pro-Mega di Jalan Diponegoro, Jakarta pada 27 Juli 1996. Namun ia terkendala undang-undang. “Pada waktu itu Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM belum ada, jadi sekedar pemantauan biasa,” kata Damanik.

INSAN QURANI






Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

6 jam lalu

Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

Obat dari Singapura untuk Gubernur Papua Lukas Enembe telah tiba di Jayapura sejak tiga hari lalu. Kini kesehatannya membaik.


PDIP Ungkap Tak Bisa Menolak Keinginan Cak Imin Jadi Wapres Puan Maharani

16 jam lalu

PDIP Ungkap Tak Bisa Menolak Keinginan Cak Imin Jadi Wapres Puan Maharani

Said Abdullah, mengaku menghargai wacana duet Puan Maharani dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pada Pilpres 2024.


Gugatan Sekber Prabowo-Jokowi, PDIP Sebut Jokowi Tidak Gila Kekuasaan

17 jam lalu

Gugatan Sekber Prabowo-Jokowi, PDIP Sebut Jokowi Tidak Gila Kekuasaan

Sekber mengajukan gugatan judicial review atas Pasal 169 huruf n UU Pemilu untuk merealisasikan agar Prabowo-Jokowi bisa maju Pilpres 2024


Pejuang Wakaf Masjid Minta Perlindungan Jokowi dan PDIP Ingatkan Anies Soal Firaun Jadi Top 3 Metro

21 jam lalu

Pejuang Wakaf Masjid Minta Perlindungan Jokowi dan PDIP Ingatkan Anies Soal Firaun Jadi Top 3 Metro

Pejuang masjid wakaf Kebon Sirih, Tomy Tampatty, mengirimkan surat ke Jokowi untuk meminta perlindungan.


PDIP Jelaskan Soal Video Viral Puan Maharani Cemberut Saat Bagi-bagi Kaos di Bekasi

1 hari lalu

PDIP Jelaskan Soal Video Viral Puan Maharani Cemberut Saat Bagi-bagi Kaos di Bekasi

Viral video Puan Maharani bagi-bagi kaos di Bekasi dengan wajah cemberut. PDIP memberikan klarifikasi apa yang terjadi saat itu.


Jelang Pemilu 2024, Inilah 3 Parpol yang Saling Mengklaim sebagai Partai Wong Cilik

1 hari lalu

Jelang Pemilu 2024, Inilah 3 Parpol yang Saling Mengklaim sebagai Partai Wong Cilik

Menuju Pemilu 2024, setidaknya ada tiga parpol yang mengklaim sebagai partai wong cilik, Siapa saja mereka?


KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

1 hari lalu

KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

KontraS menyebut tim PPHAM bentukan pemerintah hanya merupakan gimmick semata. Seakan memperlihatkan negara telah selesaikan kasus pelanggaran HAM.


Survei LSJ: PDIP Unggul dengan 22,8 Persen Disusul Gerindra, Demokrat Melejit ke Posisi Empat

1 hari lalu

Survei LSJ: PDIP Unggul dengan 22,8 Persen Disusul Gerindra, Demokrat Melejit ke Posisi Empat

PDIP memiliki elektabilitas tertinggi 22,8 persen disusul dengan Partai Gerindra dengan 16,9 persen. Kemudian Golkar dengan 10,3 persen.


MK Mulai Uji Gugatan Pengadilan HAM Busyro Muqoddas Cs

1 hari lalu

MK Mulai Uji Gugatan Pengadilan HAM Busyro Muqoddas Cs

Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terhadap UUD 1945.


PDIP Kecam Anies Baswedan Gagal Benahi Transportasi Jakarta, Firaun Juga Bisa

1 hari lalu

PDIP Kecam Anies Baswedan Gagal Benahi Transportasi Jakarta, Firaun Juga Bisa

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyebut Gubernur Anies Baswedan gagal memperbaiki transportasi Jakarta.