Begini Penjelasan Polisi Soal Video Viral Rusuh di Papua

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi: TEMPO/Mahfoed Gembong

    Ilustrasi: TEMPO/Mahfoed Gembong

    TEMPO.CO, Jakarta - Video viral tentang kerusuhan di Papua dibantah polisi. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Komisaris Besar Ahmad Mustofa Kamal mengatakan bahwa peristiwa yang ada dalam video itu benar. Tapi itu bukan peristiwa pada 25 Juli 2018 lalu seperti tertulis dalam video tersebut, namun peristiwa pada 16 Maret 2006 silam.

    Baca juga: [Fakta atau Hoax] Asrama mahasiswa Papua di Yogyakarta rusuh, penghuninya mengamuk dan membuat warga ketakutan

    "Yang menyebabkan empat personel Brigadir Mobil (Brimob) Polda Papua dan satu anggota TNI AU meninggal dunia saat melaksanakan pengamanan aksi demo mahasiswa di Universitas Cederawasih, Jayapura, Papua," ujar Kamal melalui pesan singkat, Kamis, 26 Juli 2018.

    Kamal mengimbau kepada masyarakat agar tak mudah terprovokasi. Khususnya masyarakat yang tinggal di Jayapura. "Kebersamaan yang telah dibangun, sekiranya memperkokoh persatuan dan kesatuan," ucap dia.

    Dalam video berdurasi 02.08 menit itu, tampak aparat keamanan dan sejumlah mahasiswa terlibat bentrok. Para mahasiswa tak segan melempar batu ke arah petugas. Sedangkan polisi berlindung di balik tameng.

    Situasi semakin memanas manakala terlihat beberapa anggota polisi terkapar di jalan. Sesekali terdengar bunyi tembakan senjata api. Melihat itu, beberapa mahasiswa pun masih terus menendangi badan polisi dan melempari kepalanya dengan batu.

    Baca juga: Teror Kelompok Bersenjata Papua, Warga Nduga Mengungsi ke Timika

    Di akhir video dengan judul Papua Hari Ini Tgl 25 Juli 2018 Banyak Polisi Gugur itu terlihat situasi berhasil dikendalikan setelah terdengar bunyi sirene. Massa pun mulai membubarkan diri. Sedangkan petugas polisi yang selamat, mengangkut rekannya yang tewas akibat bentrok.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.