Soal Cawapres Jokowi, Demokrat: Kami Tidak Mau Titah Megawati

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY menyapa awak media saat menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebelum menggelar pertemuan tertutup di kediaman SBY, Jakarta, Selasa, 24 Juli 2018. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengungkapkan, keduanya akan membahas kondisi bangsa saat ini dan masa depan, rencana koalisi, serta opsi cawapres yang akan mendampingi Prabowo. TEMPO/Budiarti Utami Putri

    Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY menyapa awak media saat menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebelum menggelar pertemuan tertutup di kediaman SBY, Jakarta, Selasa, 24 Juli 2018. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengungkapkan, keduanya akan membahas kondisi bangsa saat ini dan masa depan, rencana koalisi, serta opsi cawapres yang akan mendampingi Prabowo. TEMPO/Budiarti Utami Putri

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Rachland Nashidik mengatakan partainya tidak mau begitu saja mengikuti kehendak PDIP dalam hal ini Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo. "Mereka katanya ingin mengumumkan cawapres di menit terakhir pendaftaran," kata Rachland, Kamis, 26 Juli 2018.

    Simak: Demokrat: Jokowi dan Megawati Bermain Curang

    Rachland menilai taktik politik dengan mengumumkan kandidat di menit-menit terakhir bakal merusak demokrasi. Sebab, masyarakat tidak diberi kesempatan untuk menilai kepantasan figur cawapres. "Ini juga taktik yang datang dari kesombongan karena menyuruh partai politik lain membebek, mengikuti kehendak atau titah Jokowi dan Megawati," kata Rachland.

    Rachland mengatakan Demokrat menolak komunikasi politik seperti itu. Menurut dia, Demokrat menginginkan hubungan sejajar dan saling menghormati.

    Sehingga, kata Rachland, bila Jokowi menghendaki Demokrat bergabung, ia perlu memberitahu siapa cawapres yang dipilihnya. Sehingga Demokrat bisa ikut menilai dan menakar kepantasannya.

    Misalnya, Rachlan melanjutkan, apakah figur itu mampu mengisi kekurangan-kekurangan Jokowi dalam bidang pengelolaan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. "Atau kapabilitas dalam bidang-bidang lain yang membuat figur itu pantas," kata Rachland.

    "Tidak bisa Jokowi dan Megawati memanggil kami masuk, menyuruh kami diam dan ikut saja pada kehendak mereka, dengan iming-iming kursi kabinet bagi Demokrat," katanya. "Kami harus diyakinkan bahwa pilihan yang diambil mereka benar."

    Baca juga: PDIP: SBY Selalu Ragu-ragu, Jangan Salahkan Megawati

    Pernyataan Rachland ini muncul setelah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hasto jengkel karena SBY menyebut Demokrat tidak bisa mendukung Jokowi karena dihalang-halangi partai koalisi lain. "Padahal karena SBY ragu-ragu," kata Hasto.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kepolisian Menetapkan Empat Perusahaan Tersangka Kasus Karhutla

    Kepolisian sudah menetapkan 185 orang dan empat perusahaan sebagai tersangka karena diduga terlibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.