Minggu, 22 September 2019

SBY: Saya Bukan Korban PHP Jokowi

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada Selasa malam, 24 Juli 2018. Zulkifli tiba sekitar pukul 19.48 WIB di kediaman SBY, Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta. Dok.Istimewa

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada Selasa malam, 24 Juli 2018. Zulkifli tiba sekitar pukul 19.48 WIB di kediaman SBY, Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta. Dok.Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, dia menghormati Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang berkali-kali mengajak Demokrat merapat ke kubunya. Kendati, ujung-ujungnya tertutup jalan bagi Demokrat untuk bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi di Pilpres 2019.

    Baca juga: SBY: Lima Kali Bertemu Jokowi, Saya Tak Pernah Tawarkan AHY Cawapres

    Menurut SBY, selama ini Jokowi bersungguh-sungguh mengajak partainya bergabung. Namun Demokrat memilih jalan lain. Sebab, merasa sulit diterima oleh partai koalisi pendukung Jokowi. "Jadi kalau dibilang SBY kena PHP (pemberi harapan palsu), itu tidak benar," ujar SBY di kediamannya, bilangan Mega Kuningan, Jakarta pada Rabu malam, 25 Juli 2018.

    SBY bercerita, setiap bertemu dengan Jokowi, setidaknya lima kali dalam empat tahun belakangan, dia selalu bertanya seberapa besar kemungkinan Demokrat diterima koalisi pendukung Jokowi. Musababnya, SBY menyadari bahwa hubungannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum juga membaik. "Realitanya, hubungan saya dan Ibu Megawati belum pulih. Masih ada jarak di sana," ujar SBY.

    Simak pula: Bertemu SBY, Zulkifli Hasan: Salam Berkah, Sehat Selalu

    Namun, berkali-kali pula, lanjut SBY, Jokowi meyakinkannya jika Demokrat akan diterima. "Bisa (diterima), karena presidennya saya," ujar SBY menirukan ucapan Jokowi.

    Mendengar pernyataan tersebut, lanjut SBY, partainya pun mulai berpikir untuk mendukung Jokowi di pilpres 2019, tanpa syarat mengajukan calon wakil presiden dari Demokrat. "Akhirnya, lewat Rapimnas Demokrat 10-11 Maret lalu, saya sampaikan bahwa sangat mungkin Demokrat bersama Jokowi di Pilpres 2019," ujar dia.

    Di balik dukungan tersebut, ujar SBY, sama sekali tak ada tawar-menawar kursi cawapres. Namun, SBY tak menampik ada posisi menteri yang ditawarkan Jokowi untuk Demokrat jika bergabung ke kubunya.

    "Ada tawaran posisi menteri, sebagaimana tawaran dengan partai lain. Itu wajarlah. Saya dulu juga 10 tahun menjadi presiden," ujar SBY.

    Belakangan, SBY mengatakan, ada banyak rintangan bagi partainya untuk bisa turut dalam koalisi pendukung Jokowi di Pilpres 2019. Hambatan itu tidak datang dari Jokowi, melainkan partai pendukungnya. Sehingga, sudah tertutup jalan bagi Demokrat untuk bergabung dan harus mengambil jalan lain.

    "Sungguhpun saya benar-benar merasakan kesungguhan dan ketulusan Pak Jokowi mengajak Demokrat. Tapi memang tidak terbuka jalan bagi Demokrat bergabung dengan koalisi Jokowi," ujar SBY


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.