Jokowi Teken Perpres Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (tengah) didampingi Kepala Staf Presiden Moeldoko (kedua kiri) dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kedua kanan) ketika bersilaturahmi dengan nelayan di Istana Negara, Jakarta, 8 Mei 2018. ANTARA/Wahyu Putro A

    Presiden Jokowi (tengah) didampingi Kepala Staf Presiden Moeldoko (kedua kiri) dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kedua kanan) ketika bersilaturahmi dengan nelayan di Istana Negara, Jakarta, 8 Mei 2018. ANTARA/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menandatangani Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). “Stranas PK ini memiliki fokus dan sasaran sesuai dengan kebutuhan pencegahan korupsi, sehingga pencegahan yang dilakukan dapat lebih terfokus, terukur, dan berdampak langsung,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam siaran tertulisnya, Rabu, 25 Juli 2018.

    Baca juga: Tjahjo Kumolo: KPK Turun ke Daerah Supervisi Pencegahan Korupsi

    Moeldoko mengatakan Perpres Nomor 54 tahun 2018 tersebut untuk memperkuat upaya pemerintah dalam pencegahan korupsi sejak hulu dan berdampak luas bagi kehidupan publik, tanpa mengurangi kewenangan dan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Fokus sinergi dalam rangka pencegahan korupsi yang diatur dalam perpres ini ada tiga, yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Sehingga, kata Moeldoko, fokus dari strategi pencegahan korupsi berada pada sektor-sektor yang betul-betul rawan korupsi dan berdampak luas bagi masyarakat.

    Moeldoko memaparkan, Perpres Stranas PK semakin mengukuhkan peran KPK sebagai koordinator dan supervisi yang akan melibatkan kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya seperti Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kantor Staf Presiden.

    Baca juga: Pemprov Jabar dan KPK Susun Agenda Aksi Pencegahan Korupsi

    Di tingkat nasional, kata dia, akan ada Tim Nasional Pencegahan Korupsi yang memiliki tugas mengkoordinasikan pelaksanaan Stranas PK, menyampaikan laporan kepada presiden, dan mempublikasikan laporan-laporan capaian kepada masyarakat.

    Dengan perpres tersebut, setiap menteri, pemimpin lembaga, dan kepala daerah diwajibkan menyampaikan laporan aksi pencegahan korupsi kepada Timnas PK setiap tiga bulan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.