Minggu, 22 September 2019

Inkowapi Gelar Program Digitalisasi Warung di 5 Kota

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Inkowapi menggelar program

    Inkowapi menggelar program "Digitalisasi Warung" di limakota. (dok. Inkowapi)

    INFO NASIONAL - Gairah perekonomian di Tanah Air tak lepas dari kontribusi koperasi. Mengingat koperasi yang notabene beranggotakan Usaha Kecil Menengah (UKM), sejatinya menjadi tonggak ekonomi kerakyatan sekaligus berkontribusi cukup signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Untuk itu, pada peringatan Hari Koperasi ke-71 yang jatuh pada 12 Juli lalu, pemerintah mendorong para pengurus koperasi untuk melakukan memanfaatkan digital dan sosial media guna melebarkan sayap bisnis mereka.

    Digitalisasi koperasi yang dicanangkan pemerintah tersebut, disambut baik oleh Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia (Inkowapi). Dikatakan Ketua Umum Inkowapi Sharmila Yahya, saat ini Inkowapi telah mengarah pada manajemen berbasis digital. “Selain melalui website dan media sosial, kami memiliki platform aplikasi (Apps), di mana seluruh anggota Inkowapi yang jumlahnya sekitar tiga jutaan, dapat men-download aplikasi tersebut. Melalui aplikasi tersebut, mereka dapat mengakses berbagai informasi hingga jadwal kegiatan yang digelar Inkowapi,” tuturnya.

    Istimewanya, proses digitalisasi koperasi yang digiatkan Inkowapi  juga dilakukan pada tingkat warung-warung kecil binaan Inkowapi. Mulai Januari 2018 lalu misalnya, Inkowapi telah menggelar program “Digitalisasi Warung”. Tak kurang dari 100 warung di wilayah Jabodetabek dan pulau Jawa dibekali mesin Point of Sales (POS) portable berbasis Android. Melalui POS portable, pemilik warung dapat mengetahui transaksi yang terjadi di warung, barang-barang apa saja yang mudah terjual (fast moving), hingga bekerja sama dengan partner sebagai agen pembayaran BPJS, lsitrik, PBB, PAM, dan sebagainya.

    “Selain itu, kami juga mendukung 100 warung itu berupa permodalan untuk sembako dengan term of payment setiap dua minggu. Hasilnya, tidak ada kredit macet, alias NPL nol. Bahkan, dengan digitalisasi tersebut, pendapatan pemilik warung mampu tumbuh 50 hingga 60 persen,” ujar Sharmila di sela-sela media gathering yang digelar Jumat, 20 Juli lalu, di Jakarta.

    Untuk itu, setelah sukses dengan 100 warung tersebut, dalam waktu dekat, Inkowapi akan menggelar program Digitalisasi Warung ke 30 ribu warung binaannya yang tersebar di 5 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. “Selain mendapatkan perangkat POS portable, mereka juga akan memperoleh permodalan sembako senilai maksimal Rp 50 juta per warung. Saat ini, kami tengah memasuki tahap pendataan warung-warung tradisional untuk diikutsertakan pada program Digitalisasi Warung,” ujar Sharmila yang mengaku untuk supplier sembako, Inkowapi melibatkan Bulog, pemerintah daerah, dan petani.

    Pada kesempatan itu, Sharmila juga berharap pemerintah dapat berperan aktif dalam mendukung Inkowapi untuk menjalankan digitalisasi koperasi. “Dukungan pemerintah menjadi sangat penting, karena ada tiga tantangan besar yang kami hadapi dalam menjalankan digitalisasi koperasi,” ucapnya.

    Tantangan pertama adalah dibutuhkan dana yang tidak sedikit untuk mengimplementasikan sistem digital. “Kami berharap dengan fasilitas yang ditawarkan pemerintah, misal dalam bentuk fasilitas cloud, biaya untuk digitalisasi menjadi rendah,” ujarnya.

    Tantangan kedua adalah perlindungan data. Menurut Sharmila, pemerintah dapat menfasilitasi para anggota Inkowapi berupa regulasi tentang perlindungan data. “Selama mereka memanfaatkan digital untuk mengembangkan koperasi maupun usaha tentu saja ada big data yang terekam. Nah, kami berharap data tersebut mendapat perlindungan pemerintah lewat regulasi,” ujarnya.

    Tantangan ketiga adalah kekhawatiran tentang pajak. “Pemerintah harus jelas dalam membuat regulasi pajak untuk mereka yang memiliki usaha berskala kecil seperti warung. Sebab, ada anggota yang enggan mendigitalisasi usaha mereka karena khawatir dikenakan pajak yang cukup besar,” kata Sharmila. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.