Geledah Kamar Wawan di Lapas Sukamiskin, KPK Angkut Dokumen Ini

Terdakwa kasus dugaan suap sengketa pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi Tubagus Chaeri Wardana (Wawan) saat menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, (6/3). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - KPK menggeledah kamar sel Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan di Blok Barat Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat, Rabu, 25 Juli 2018 pukul 15.00 WIB.

Menurut pengacara Wawan, Tubagus Sukatma kegiatan yang dilakukan lembaga antirasuah itu adalah membuka segel kamar. Sebelumnya, kamar Wawan disegel dalam rangkaian operasi tangkap tangan terhadap Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husein.

Baca juga: Sidak ke Lapas Sukamiskin, Kemenkumham Temukan Barang Terlarang

"Betul ada kegiatan buka segel kamar, beberapa dokumen diambil KPK tapi menurut klien saya, seluruhnya tidak ada dokumen yang berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT)," kata Sukatma saat dihubungi Tempo hari ini.

Dia menambahkan berkas yang diangkut KPK dari kamar Wawan umumnya adalah berkas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sukatma mengatakan, saat ini selain sebagai narapidana korupsi, suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany itu menjadi tersangka kasus pencucian uang.

Menurut Sukatma, kondisi Wawan saat ini sehat. Selama selnya disegel KPK, Wawan tidur menumpang di kamar narapidana lain.

Baca juga: Usai OTT Lapas Sukamiskin, KPK dan Komisi III DPR Gelar Rapat

Sukatma menjelaskan, saat KPK melakukan operasi tangkap tangan pekan lalu, kamar Wawan terkunci. Adik bekas Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu juga tak berada di sel.

Sukatma menjelaskan, saat itu Wawan keluar Lapas Sukamiskin untuk berobat vertigo. Selain penyakit sakit kepala itu Wawan juga memiliki riwayat gejala stroke dan tulang lutut bermasalah.

Sukatma mengatakan kunci kamar Wawan tidak dibawa melainkan dititipkan kepada petugas Lapas. "Ada namanya tapi saya tidak etis sebutkan nama petugas," kata Sukatma.






Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

2 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

2 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

5 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

6 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

7 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

8 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

9 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

10 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

10 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

10 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.