MPR Siapkan Sidang Tahunan dan Bentuk Panitia Ad Hoc

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MPR Zulkifli Hasan memimpin rapat gabungan Pimpinan MPR, Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di Ruang GBHN, Komplek Parlemen Jakarta, Selasa, 24 Juli 2018.

    Ketua MPR Zulkifli Hasan memimpin rapat gabungan Pimpinan MPR, Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di Ruang GBHN, Komplek Parlemen Jakarta, Selasa, 24 Juli 2018.

    INFO MPR - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar rapat gabungan pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi dan kelompok DPD di ruang GBHN, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 24 Juli 2018. Rapat gabungan dipimpin Ketua MPR Zulkifli Hasan didampingi Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah serta E.E. Mangindaan.

    Rapat membahas persiapan sidang tahunan MPR 2018 dan pembentukan Ppnitia Ad Hoc (PAH). Sidang tahunan MPR 2018 digelar dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Kegiatan ini satu rangkaian dengan sidang bersama DPR dan DPD serta sidang DPR dalam rangka penyampaian nota keuangan RAPBN 2019. “Sidang tahunan dilaksanakan pada 16 Agustus 2018, mulai pukul 09.00 WIB," kata Zulkifli.

    Sidang tahunan MPR berisi penyampaian pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo terkait dengan laporan kinerja lembaga-lembaga negara kepada masyarakat. Dalam kegiatan ini, turut diundang mantan presiden dan wakil presiden, mantan pimpinan MPR, menteri, duta besar, panglima TNI, kapolri, unsur partai politik, juga Lembaga Pengkajian MPR.

    Kesuksesan penyelenggaraan sidang tahunan MPR salah satunya ditentukan kehadiran anggota MPR. Zulkifli meminta kepada semua pimpinan fraksi dan kelompok DPD untuk menginstruksikan kepada anggotanya agar hadir dalam sidang tahunan MPR.

    "Doa dalam sidang tahunan MPR akan disampaikan Imam Besar Masjid Istiqlal Prof Dr Nasaruddin Umar," tuturnya.

    Rapat juga memutuskan pembentukan dua PAH. PAH I bertugas menyiapkan rancangan naskah haluan negara sebagai rujukan haluan pembangunan nasional. PAH II menyempurnakan peraturan tata tertib MPR dan bahan rekomendasi lainnya serta ketetapan MPR (Tap MPR) yang masih berlaku.

    Unsur PAH terdiri atas pimpinan MPR dan anggota MPR (35-70 orang). Anggota PAH ditetapkan secara proporsional dari setiap fraksi dan kelompok DPD. Ahmad Basarah ditetapkan sebagai Ketua PAH I dan Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Rambe Kamarulzaman diputuskan menjadi Ketua PAH II.

    "Hasil rapat gabungan tentang penyusunan PAH ini akan dibawa dalam sidang paripurna 16 Agustus 2018 untuk disahkan dan ditetapkan. Setelah itu, PAH baru akan bekerja," katanya.(*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.