KPK Hibahkan Rumah Akil Moctar ke Kejaksaan Agung

Reporter

Editor

Amirullah

Suap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Dalam kasus suap pengaturan sengketa pilkada Kabupaten Empat Lawang dan Kota Palembang ini, Akil divonis 5 tahun penjara. Dok. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menghibahkan barang rampasan senilai Rp 3,5 miliar dari perkara korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kejaksaan Agung. Rencananya, serah terima barang ini akan digelar Selasa pagi, 24 Juli di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta.

Baca: KPK: Kepatuhan Pejabat Kemenkumham pada LHKPN Rendah

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan hibah ini merupakan salah satu dukungan KPK untuk penegak hukum lain. "Barang yang dulu diambil terpidana kasus korupsi digunakan kembali untuk kepentingan layanan publik," ujarnya di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 23 Juli 2018.

Febri menuturkan, salah satu barang yang dihibahkan adalah satu unit rumah yang berlokasi di Jalan Pancoran, Jakarta Selatan. Rumah ini hasil sitaan dari perkara mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Rumah ini nantinya akan digunakan sebagai rumah dinas pejabat Kejaksaan Tinggi Jakarta.

Barang lain yang akan dihibahkan berbentuk mobil. Mobil tersebut antara lain satu unit Toyota Fortuner dan satu unit Toyota Kijang Innova dari perkara mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Djoko Susilo. Kendaraan tersebut akan dimanfaatkan sebagai kendaraan operasional Kejaksaan Negeri Magetan.

KPK juga menghibahkan satu unit mobil Hyundai dari perkara mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin. Mobil akan dimanfaatkan sebagai kendaraan operasional Kejaksaan Negeri Bangkalan.

Baca: Menteri Yasonna: Kalapas Sukamiskin Disuap Rp 100 Juta Goyang

Febri menuturkan, KPK juga bekerjasama dengan Kementerian Keuangan untuk melelang sejumlah barang hasil sitaan. Ada sekitar 23 barang seperti mobil, tanah, hingga berlian yang akan dilelang pada Rabu, 25 Juli 2018.

Masyarakat yang ikut berpartisipasi bisa mendaftar paling lambat Selasa, 24 Juli 2018. Keterangan rinci mengenai lelang dapat diakses di situs KPK dan Kementerian Keuangan.






KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

8 jam lalu

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 4 tahun saja.


KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

14 jam lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

15 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

17 jam lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

18 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

1 hari lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

1 hari lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

1 hari lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.