Minggu, 22 September 2019

TGB Zainul Majdi Mundur dari Demokrat Karena Alasan Pribadi

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • M Zainul Majdi. ANTARA/Ahmad Subaidi

    M Zainul Majdi. ANTARA/Ahmad Subaidi

    TEMPO.CO, Jakarta-Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi membenarkan kabar dirinya mundur dari Partai Demokrat. "Benar. Alasan pribadi," kata TGB Zainul Majdi kepada Tempo, Senin malam, 23 Juli 2018.

    Partai Demokrat pun segera merespons keputusan TGB. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik mengatakan bahwa partai menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas peran TGB selama ini, khususnya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat.

    Baca: Dukung Jokowi, TGB Zainul Majdi Siap Terima Semua Risiko

    "Kami mendoakan status beliau sekarang, yakni sebagai ulama non-partai, akan memberi beliau jalan ke arah karir politik yang lebih baik sebagai salah satu cawapres Pak Jokowi," kata Rachland dalam keterangan tertulisnya.

    Menurut Rachland, Partai Demokrat meyakini figur sebaik TGB pantas mendapat kesempatan berkarir pada tingkat nasional. TGB sebelumnya menyatakan dukungan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada pemilihan presiden 2019.

    Simak: TGB Ingin Bertemu SBY untuk Membicarakan Sikap Politiknya

    Dukungan TGB terhadap Jokowi pertama kali tersebar melalui aplikasi perpesanan dan media sosial. Dalam foto itu, tampak TGB dan Jokowi disertai tulisan "Kemaslahatan bangsa, umat, dan akal sehat jadi pertimbangan. Beliau layak dan pantas diberi kesempatan dua periode. TGB, Jakarta, 4 Juli 2018."

    TGB Zainul Majdi
     menuturkan ingin memberi kesempatan kepada Jokowi dalam pilpres 2019 agar bisa merampungkan program-programnya. "Saya merasakan tidak cukup lima tahun mengeksekusi keutuhan visi misi program. Jadi butuh waktu yang relatif cukuplah, dua periode," kata TGB kepada Tempo, Kamis, 5 Juli 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.