TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ingin koalisi untuk pemilihan presiden atau Pilpres 2019 terbentuk sebelum akhir Juli 2018. Kader partai ingin mengumumkan nama pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung lebih awal.
Penetapan lebih awal akan memberikan waktu yang lebih leluasa bagi kader PKS untuk bekerja menggalang dukungan bagi capres dan cawapres yang diusung. “(Agar) Kami bisa bergerak di tingkat akar rumput lebih dini," kata Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal di Kantor DPP PKS, Jakarta, Senin, 23 Juli 2018.
Baca:
Gerindra Optimistis PKS Tetap Komitmen ...
Presiden PKS: Muncul Aspirasi Mendukung ...
Mereka ingin penetapan pasangan calon tidak dilakukan di akhir pendaftaran Pilpres. Mustafa mengatakan rencana ini merupakan aspirasi pengurus, kader, hingga simpatisan PKS saat rapat pimpinan nasional (rapimnas) kemarin.
Para kader PKS ingin bekerja lebih cepat. Pergerakan lebih awal dinilai perlu meski Mustafa melihat mesin partai sudah berjalan dengan baik. Melihat dari hasil pemilihan kepala daerah (pilkada), kata Mustafa, PKS semakin yakin kokohnya tim pemenangan di daerah-daerah.
Baca:
Presiden PKS: Muncul Aspirasi Mendukung ...
Fahri Hamzah: Saya Tidak Nyaleg, Tapi Tetap di ...
Mustafa menuturkan PKS terus berkomunikasi dengan partai politik lainnya untuk membangun koalisi. Selain Partai Gerindra, PKS membuka diri berkoalisi dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat. Selama sepekan ini, PKS akan bergerilya menemui para pemimpinan partai.
Menurut Mustafa, komunikasi akan terus dilakukan hingga mitra memenuhi permintaan PKS. "Kami ingin membangun mitra koalisi yang menjamin kader PKS bisa menjadi calon presiden atau calon wakil presiden," katanya.