Kena OTT KPK, Kalapas Sukamiskin Wahid Husein Baru Jabat 4 Bulan

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Puluhan wartawan berusaha mendapat gambar saat 14 anggota DPR RI dan Anggota Panitia Khusus Hak Angket KPK Arteria Dahlan masuk Lapas Sukamiskin, Bandung, 6 Juli 2017. TEMPO/Prima Mulia

    Puluhan wartawan berusaha mendapat gambar saat 14 anggota DPR RI dan Anggota Panitia Khusus Hak Angket KPK Arteria Dahlan masuk Lapas Sukamiskin, Bandung, 6 Juli 2017. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Wahid Husein baru empat bulan menjabat sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kalapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, ketika bersama sopirnya dijemput tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Sabtu dini hari, 21 Juli 2018.

    Baca juga: Begini Suasana Lapas Setelah OTT Kalapas Sukamiskin

    "Pak Wahid baru menjabat Kalapas Sukamiskin pada Maret 2018," kata Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Ade Kusmanto kepada Antara di Jakarta, Sabtu, 21 Juli 2018.

    Dari data yang dikumpulkan Antara, pelantikan Kalapas Sukamiskin itu berlangsung pada 14 Maret 2018. Wahid menggantikan pejabat sebelumnya Dedi Handoko. Sebelumnya Wahid Husein menjabat sebagai Kalapas di Madiun, Jawa Timur.

    Ade membenarkan bahwa Wahid Husein dijemput penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Sabtu dini hari sekitar pukul 00.30 WIB. "Dia dibawa KPK bersama stafnya atau sopirnya," kata Ade.

    Baca juga: KPK Khawatir Napi Pelesiran Picu Anggapan Korupsi Itu Enak

    Ade menyatakan sampai sekarang tidak mengetahui keberadaan orang nomor satu di Lapas Sukamiskin itu.

    Ia pun juga belum mengetahui kasus yang menjerat Wahid Husein hingga dibawa oleh tim penyidik KPK.

    "Yang jelas Kalapas Sukamiskin bersikap kooperatif hingga mau dibawa oleh KPK," katanya seraya menyatakan pihaknya menunggu keterangan resmi dari KPK terkait dengan penangkapan Wahid.

    Adapun Kepala Kantor Wilayah Hukum Dan HAM Jawa Barat Indro Purwoko mengatakan, secepatnya akan menunjuk pelaksana harian Kalapas Sukamiskin. "Nanti kita tunjuk PLH Kalapas dulu," kata dia.

    Indro mengatakan, langkah selanjutnya menunggu perkembangan kasus tersebut. "Kedua, memproses yang dari KPK. Kita mau tunggu " kata dia.

    AHMAD FIKRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.