TGB Minta Perbedaan Pilihan Politik Tidak Dilabeli Kafir

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil ketua ICMI-Gubernur Nusa Tenggara Barat, Muhammad Zainul Majdi, alias TGB. TEMPO/Amston Probel

    Wakil ketua ICMI-Gubernur Nusa Tenggara Barat, Muhammad Zainul Majdi, alias TGB. TEMPO/Amston Probel

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang atau TGB Muhammad Zainul Majdi meminta masyarakat tidak mudah memberi label kafir kepada seseorang hanya karena perbedaan pilihan politik.

    "Jangan memberi fatwa-fatwa keagamaan terhadap orang lain yang berbeda pilihan politik sebagai orang yang tidak muslim, bukan muslim yang kafah, tidak komit terhadap Islam, apalagi disebut munafik," kata TGB, Jumat, 20 Juli 2018.

    Baca: TGB: Saya Dukung Jokowi Sejak Lama

    Menurut TGB, kontestasi kepemimpinan di Indonesia merupakan kontestasi dengan kerangka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena itu, pemberian label kafir karena perbedaan pilihan politik tidak membawa kebaikan apa pun, kecuali rusaknya persaudaraan sebangsa.

    "Jangan menganggap pilihan politik saya inilah yang lebih Islami, lebih baik, dan dicintai oleh Allah. Enggak ada yang tahu kita (kecuali Allah)," ujarnya.

    Bahkan, kata TGB, dalam kehidupan bermasyarakat dengan orang non-muslim, hendaknya seorang muslim menganggap non-muslim sebagai saudara sebangsa dan harus dihormati. "Mari kita bersihkan ruang publik kita dari ujaran kebencian dan hal-hal yang membuat kita semakin menjauh satu sama lain sebagai anak bangsa," ucapnya.

    Simak: TGB: Isu Sentimen Berlebihan Mengikis Bangsa

    TGB mengatakan peran ulama dalam masa pemilihan presiden di Indonesia hendaknya mengikuti ajaran Nabi Muhammad, yang meliputi tiga hal, yaitu menyebarkan kabar gembira, memudahkan dan tidak mempersulit, serta berkolaborasi, bukan memecah belah.

    "Itu pesan Rasul. Jadi siapa lagi yang lebih daripada Rasul yang akan kita pegang ajarannya dalam menyuarakan Islam?" tutur TGB.

    RYAN DWIKY ANGGRIAWAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kepolisian Menetapkan Empat Perusahaan Tersangka Kasus Karhutla

    Kepolisian sudah menetapkan 185 orang dan empat perusahaan sebagai tersangka karena diduga terlibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.