TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fadli Zon menuding pengangkatan Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin, menjadi komisaris di perusahaan Angkasa Pura I sebagai 'hadiah' dari pemerintah. "Mungkin ini hadiah. Saya kira tepat istilah itu," ujar Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan pada Kamis, 19 Juli 2018.
Baca juga: Ali Mochtar Ngabalin Diminta Memilih: Jadi Komisaris atau Caleg
Menurut Wakil Ketua Umum Gerindra itu, pemerintah tidak konsisten. Sebab, memberikan jabatan kepada orang yang tidak profesional di bidangnya. Jabatan Komisaris AP I diberikan kepada Ngabalin yang bukan ahli pengelolaan transportasi udara. "Akhirnya BUMN jadi sapi perah saja. BUMN menjadi tempat penampungan bagi tim sukses," ujar Fadli. "Harusnya orang yang lebih profesional diangkat. Kalau begini, BUMN amburadul jadinya".
Ali Mochtar Ngabalin diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris menggantikan Selby Nugraha Rahman yang telah menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Angkasa Pura I sejak 25 Oktober 2015.
Menurut Ngabalin, proses pengangkatan dirinya sebagai komisaris di perusahaan Angkasa Pura I berlangsung sejak lama. Ngabalin mengatakan, dirinya ditunjuk sebagai anggota Dewan Komisaris di perusahaan BUMN itu justru sebelum menjabat di Kantor Staf Kepresidenan. Selama ini, kata Ngabalin, tidak ada pertemuan khusus dengan Menteri BUMN Rini Soemarno terkait jabatan barunya di AP I. Sehingga, ia menilai pengangkatan dirinya merupakan kewenangan Rini sepenuhnya.
"Yang pasti bahwa tentu ada tim yang untuk dan atas nama ibu menteri, tentu mereka mempelajari, menyeleksi sampai pda keputusannya seperti itu kan," ujarnya di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 19 Juli 2018.
Baca juga: Jadi Komisaris AP I, Ali Mochtar Ngabalin: Prosesnya Sudah Lama
Ali Mochtar Ngabalin merupakan seorang politisi dari Partai Golkar yang pada Mei 2018 lalu sempat diangkat sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi.
Sebelum berada di lingkaran istana, Ngabalin banyak mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). Pada pemilihan presiden 2014, Ngabalin juga terdaftar sebagai Direktur Politik Tim Kampanye Nasional pasangan Prabowo-Hatta. Namun pasangan ini kalah oleh duet Jokowi-JK.
