Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ali Mochtar Ngabalin Diminta Memilih: Jadi Komisaris atau Caleg

Reporter

image-gnews
Ali Mochtar Ngabalin. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Ali Mochtar Ngabalin. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta Ali Mochtar Ngabalin untuk memilih menjadi komisaris PT Angkasa Pura I atau maju sebagai calon legislatif DPR. "Kami tawarkan yang bersangkutan mau nyaleg atau jadi komisaris," kata Airlangga di kantor Presiden, Jakarta, Jumat, 20 Juli 2018.

Baca: Ali Mochtar Ngabalin Ditunjuk Jadi Komisaris AP I

Ngabalin merupakan politikus Golkar yang kini menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan. Kamis, 19 Juli 2018, Ngabalin diangkat menjadi anggota dewan komisaris di PT Angkasa Pura I melalui surat keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Menurut Airlangga, Ngabalin saat ini terdaftar juga sebagai calon legislatif dari daerah pemilihan Sulawesi Tenggara. Karena itu, kata dia, Ngabalin harus segera menentukan pilihannya. Apabila Ngabalin memilih menjadi komisaris PT Angkasa Pura I, partai Golkar akan menyiapkan penggantinya untuk maju pileg 2019.

Baca: Ali Mochtar Ngabalin: Komisaris AP I, Kewenangan Rini Soemarno

"Tapi, kalau memilih menjadi calon, tentu ada konsekuensinya. Tidak bisa dobel (komisaris sekaligus caleg)," kata Airlangga.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ali Mochtar Ngabalin diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris menggantikan Selby Nugraha Rahman yang telah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Angkasa Pura I sejak 25 Oktober 2015.

Ngabalin mengatakan bahwa proses pengangkatan dirinya sebagai komisaris di perusahaan Angkasa Pura I berlangsung sejak lama. "Ya, itu sebetulnya proses sudah lama," kata Ngabalin di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 19 Juli 2018.

Baca: Jadi Komisaris AP I, Ali Mochtar Ngabalin: Prosesnya Sudah Lama

Menurut Ngabalin, dirinya ditunjuk sebagai anggota Dewan Komisaris di perusahaan BUMN itu justru sebelum menjabat di Kantor Staf Kepresidenan. Selama ini, kata Ngabalin, tidak ada pertemuan khusus dengan Menteri BUMN Rini Soemarno terkait jabatan barunya di AP I. Sehingga, ia menilai pengangkatan dirinya merupakan kewenangan Rini sepenuhnya.

"Yang pasti bahwa tentu ada tim yang untuk dan atas nama ibu menteri, tentu mereka mempelajari, menyeleksi sampai pda keputusannya seperti itu kan," ujar Ali Mochtar Ngabalin.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

2 jam lalu

Shutterstock.
Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

Pemerintah mempercepat program pemutihan lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ditargetkan selesai 30 September 2024.


Pemerintah Naikkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat Menjadi Rp 60 Juta

3 jam lalu

Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qalbi dan jajaran Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Akselerasi Peremajaan Sawit Rakyat, di Jakarta, pada Selasa, 5 Maret 2024. Tempo/Novali Panji
Pemerintah Naikkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat Menjadi Rp 60 Juta

Pemerintah naikkan dana peremajaan sawit rakyat menjadi Rp 60 juta. Berlaku mulai Mei tahun ini.


Kembali Beredar, Poster Berisikan Sejumlah Nama Menteri Kabinet Prabowo

2 hari lalu

Poster berisi sejumlah nama tokoh yang bakal menduduki jabatan pada pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang yang beredar di media sosial X tengah ramai diperbincangkan. Tidak hanya di media sosial, poster tersebut juga ramai dikirim melalui pesan berantai WhatsApp (Sumber: X).
Kembali Beredar, Poster Berisikan Sejumlah Nama Menteri Kabinet Prabowo

Poster berisi kandidat menteri Kabinet Prabowo kembali muncul ke permukaan. Sebelumnya, pernah juga beredar poster serupa. Apa bedanya?


Hasto ke Golkar Soal Kursi Ketua DPR: Jangan Sulut Sikap PDIP

2 hari lalu

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP di Jakarta Pusat pada Senin, 25 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Hasto ke Golkar Soal Kursi Ketua DPR: Jangan Sulut Sikap PDIP

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, merespons soal Partai Golkar yang disebut-sebut ingin menempati kursi Ketua DPR RI.


Saat Demokrat dan Golkar Ungkit Perannya Menangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

3 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai pertemuan di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 29 April 2023. Kunjungan tersebut dalam rangka silahturahmi dan membahas isu-isu kebangsaan terkini. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Saat Demokrat dan Golkar Ungkit Perannya Menangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

Ketua Umum Partai Demokrat AHY menyebut, SBY memiliki peran yang besar dalam kemenangan Prabowo-Gibran. Sebelumnya Golkar menyampaikan hal senada.


Tokoh Potensial Maju di Pilgub Jabar 2024, Apakah Ridwan Kamil Vs Uu Ruzhanul Ulum, Dedi Mulyadi dan Desy Ratnasari Si Kuda Hitam?

4 hari lalu

Ridwan Kamil dan Desy Ratnasari. TEMPO
Tokoh Potensial Maju di Pilgub Jabar 2024, Apakah Ridwan Kamil Vs Uu Ruzhanul Ulum, Dedi Mulyadi dan Desy Ratnasari Si Kuda Hitam?

Apakah Ridwan Kamil akan maju lagi di kontestasi Pilgub Jabar 2024? Bagaimana eks Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum? Kans Dedi Mulyadi dan Desy Ratnasari?


Prabowo Tak Membutuhkan Tim Transisi Pemerintahan, Golkar: Karena Keberlanjutan

5 hari lalu

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Penggalangan Strategis Erwin Aksa di Yogyakarta Rabu 12 Oktober 2022. Dok.istimewa
Prabowo Tak Membutuhkan Tim Transisi Pemerintahan, Golkar: Karena Keberlanjutan

Golkar mengklaim Prabowo tidak perlu membentuk tim transisi karena mengusung keberlanjutan pemerintahan Jokowi.


8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

6 hari lalu

Ilustrasi Rapat DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN penuhi parliamentary threshold di Pemilu 2024. Apa bedanya dengan Presidential Threshold?


Pertama Kali PPP Gagal Masuk Senayan, Ini Profil Partai dengan Tagline Rumah Besar Umat Islam

6 hari lalu

Plt Ketua Umum PPP MUhammad Mardiono saat meluncurkan logo baru yang akan digunakan partainya menyambut Pemilu 2024.  di Jakarta, Kamis (5/1/2023). ANTARA/HO-Humas PPP
Pertama Kali PPP Gagal Masuk Senayan, Ini Profil Partai dengan Tagline Rumah Besar Umat Islam

PPP salah satu partai terlama sejak Orde Baru, selain PDIP dan Golkar. Ini profil dan perolehan suara sejak Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024


Dito Ariotedjo Bilang Airlangga Bisa Aklamasi Jadi Ketua Umum Golkar

6 hari lalu

Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo saat ditemui di Kantor Kemenpora, Jakarta Pusat Kamis, 29 Februari 2024. TEMPO/Randy
Dito Ariotedjo Bilang Airlangga Bisa Aklamasi Jadi Ketua Umum Golkar

Politikus Golkar Dito Ariotedjo mengklaim para anggota di daerah mengapresiasi kinerja Ketua Umum Airlangga Hartarto dalam Pemilu 2024.