Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polri Imbau Ojek Online Tak Berunjuk Rasa Saat Asian Games 2018

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Sejumlah perwakilan pengemudi ojek online bertemu Komisi V DPR di ruang rapat komisi V DPR, Jakarta, 23 April 2018. Dalam pertemuan tersebut, pengemudi ojek online menyampaikan dua tuntutan utama, yaitu kenaikan tarif dan kejelasan payung hukum. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Sejumlah perwakilan pengemudi ojek online bertemu Komisi V DPR di ruang rapat komisi V DPR, Jakarta, 23 April 2018. Dalam pertemuan tersebut, pengemudi ojek online menyampaikan dua tuntutan utama, yaitu kenaikan tarif dan kejelasan payung hukum. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian RI mengimbau pengemudi ojek online mengurungkan niat berunjuk rasa saat pembukaan Asian Games 2018. Polri meminta semua pihak menjaga nama baik bangsa dan negara di perhelatan olahraga negara-negara Asia tersebut.

Baca: Ojek Online Demo Saat Asian Games 2018, Grab Indonesia Tanya Ini

“Jangan mengedepankan emosi demi kepentingan komunitas atau pribadi,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Mohammad Iqbal saat dikonfirmasi, Jumat, 20 Juli 2018.

Iqbal menyatakan pihaknya siap menjadi perantara untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. “Kami siap menjadi jembatan antara pengendara ojek online yang bermasalah dan regulasi, atau antara mereka dan sejumlah instansi pemerintah,” kata Iqbal.

Sebagai langkah awal, kata Iqbal, Polri akan melakukan komunikasi dengan komunitas ojek online terkait dengan rencana unjuk rasa tersebut.

Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) berencana kembali melangsungkan aksi demonstrasi para pengemudi ojek online pada 18 Agustus 2018, atau tepat saat Asian Games resmi dibuka Presiden Joko Widodo.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Aksi tersebut rencananya dilangsungkan di dua titik, yaitu Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, serta Gelora Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatera Selatan. Sekitar 50 ribu pengemudi ojek online diperkirakan mengikuti aksi yang digelar di Jakarta.

Baca: Grab Pertanyakan Rencana Demo Sopir Ojek Online 18 Agustus

Anggota Presidium Garda, Danny Stefanus, mengatakan para pengemudi ini masih menuntut kesejahteraannya, yaitu agar aplikator mengembalikan tarif ojek online di harga minimal, Rp 3.000 per kilometer. Selain itu, mereka meminta pemerintah segera menyediakan payung hukum untuk memperjelas keberadaan ojek online di Indonesia.

Menurut Danny, mereka tidak berencana mencederai pembukaan Asian Games 2018 dengan melakukan aksi demo di waktu yang sama. Menurut dia, waktu itu dipilih lantaran dianggap strategis untuk menyampaikan aspirasi. "Karena kami sudah lelah berteriak, kami sudah bingung mencari waktu kapan lagi agar tuntutan kami didengar," ujar Danny saat ditemui Tempo di daerah Cempaka Mas, Jakarta Pusat, Senin, 16 Juli 2018.

ANDITA RAHMA | ADAM PRIREZA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

1 hari lalu

Ilustrasi Polisi Indonesia. Getty Images
TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Sebanyak 4.266 personel gabungan TNI dan Polri mengamankan penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Pemilu 2024.


Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

1 hari lalu

Ilustrasi sabu. Reuters
Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

ISESS sebut penangkapan polisi yang diduga terlibat kasus narkoba perlu diapresiasi.


Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

1 hari lalu

Ilustrasi Pinjaman Online. Freepix: Rawpixel.com
Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

Selain 537 entitas pinjol ilegal, Satgas PASTI juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi dan 17 entitas yang menawarkan investasi.


Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

1 hari lalu

Petugas sedang memadamkan api yang membakar sebuah ruko di Jalan Mampang Prapatan, Jakarta, Jumat, 19 April 2024. Foto: ANTARA/Khaerul Izan
Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

Puslabfor Polri melakukan investigasi kebakaran di Mampang, Jakarta yang mengakibatkan 7 lorban meninggal. Apa saja tugas Puslabfor?


Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

2 hari lalu

Petugas melayani pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di ruangan Layanan Publik Polres Tegal, Jawa Tengah, Selasa 12 November 2019. Menurut petugas pelayanan, jumlah pemohon pembuatan SKCK untuk syarat pendaftaran CPNS 2019, dua hari terakhir meningkat hingga 50 persen dari biasanya 50 pemohon menjadi 100 pemohon. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

Tata cara perpanjang SKCK 2024 secara online bisa dilakukan melalui aplikasi PRESISI POLRI Super App. Ketahui syarat dan biaya terbarunya.


Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

2 hari lalu

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho. (foto: humas polri)
Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, ke depan bakal banyak tantangan yang akan dihadapi polisi dan masyarakat.


Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

3 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK.  TEMPO/Subekti.
Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

7.000 lebih personel gabungan Polri-TNI berjaga di MK pada hari ini.


Polisi Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Gedung MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024

3 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK. TEMPO/Subekti.
Polisi Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Gedung MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024

Rekayasa lalu lintas di sekitar gedung MK berlangsung situasional bergantung kondisi pendemo.


5 Hari Lebaran, Polisi Catat Ada 1.370 Kecelakaan dan 200 Orang Tewas

6 hari lalu

Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan meninjau lokasi kecelakaan bus Rosalia Indah di KM 370 Tol Semarang-Batang, Jawa Tengah, Kamis, 11 April 2024. Dok. Korlantas Polri
5 Hari Lebaran, Polisi Catat Ada 1.370 Kecelakaan dan 200 Orang Tewas

Korlantas Polri mencatat ada ribuan kecelakaan lalu lintas selama 5 hari Lebaran. Dari jumlah total itu ada ratusan nyawa terenggut.


Pemerintah Diminta Tak Bebankan Penyelesaian Konflik Papua Hanya pada TNI dan Polri

6 hari lalu

Ilustrasi TNI. ANTARA
Pemerintah Diminta Tak Bebankan Penyelesaian Konflik Papua Hanya pada TNI dan Polri

Pemerintah harus menyelesaikan masalah di Papua dengan cara-cara yang komprehensif dan lintas sektor.