Kementerian Desa Wakili Indonesia dalam Forum Internasional

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pembahasan hasil pertemuan ASEAN Resilience Network, yang telah dilaksanakan pada 25 April 2018 di Bali, Sosialiasi hasil 2nd ASEAN High-Level Conference mengenai Perlindungan Sosial, yang digelar pada Bulan Mei 2018 di Indonesia, dan tentunya agenda utama pembahasan kerangka rencana aksi terkait pembangunan perdesaan dan pengentasan kemiskinan.

    Pembahasan hasil pertemuan ASEAN Resilience Network, yang telah dilaksanakan pada 25 April 2018 di Bali, Sosialiasi hasil 2nd ASEAN High-Level Conference mengenai Perlindungan Sosial, yang digelar pada Bulan Mei 2018 di Indonesia, dan tentunya agenda utama pembahasan kerangka rencana aksi terkait pembangunan perdesaan dan pengentasan kemiskinan.

    INFO NASIONAL – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi kembali mendapatkan kepercayaan untuk mewakili Indonesia dalam forum internasional. Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Bonivasius Prasetya Ichtiarto didaulat sebagai ketua Delegasi Republik Indonesia (DELRI) pada acara the 15th ASEAN’s Senior Official Meeting on Rural Development and Poverty Education (SOMRDPE), yang dilaksanakan pada Selasa, 17 Juli 2018 di Negeri Jiran, Singapura.

    Selain Bonivasius selaku ketua DELRI, pada SOMRDPE ke-15 ini juga diawaki Heru Prayitno dan Wiweka Sukma Wardhani dari Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya, Kementerian Luar Negeri.

    “Kementerian Desa mendapat kepercayaan ini, selain untuk menggantikan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai focal point SOMRDPE di Indonesia yang berhalangan hadir, juga karena sebagian besar komponen-komponen utama FAP on RDPE 2016–2020 sangat relevan dengan tugas dan fungsi Kementerian Desa,” ujar Bonivasius.

    Selanjutnya, menurut Bonivasius, forum-forum regional dan internasional semacam ini akan digunakan untuk memberikan eksposur bagi sejumlah program pembangunan perdesaan di Indonesia.

    “Indonesia harus dapat menjadi center of excellence pembangunan perdesaan, setidaknya untuk regional Asia Tenggara,” kata Bonivasius.

    Bonivasius menambahkan, Kementerian Desa punya sejumlah program unggulan, seperti BUMDes dan Prukades, yang diakui forum internasional, seperti IFAD dan sejumlah negara lain. “Ini harusnya dapat menjadi katalisator bagi role Indonesia di kawasan Asia Tenggara pada khususnya,” ucapnya.

    SOMRDPE ini diikuti para pejabat senior perwakilan semua Negara anggota ASEAN dan akan dirangkaikan dengan the 11th SOMRDPE+3, dan the 7th Asean Public-Private-People Partnership Forum on RDPE, yang akan dihelat pada 17–18 Juli, di Grand Hyatt Hotel, Singapura.

    Para pejabat senior yang hadir dalam SOMRDPE ke-15 tahun ini, akan membahas sejumlah agenda, di antaranya update mengenai project proposal ASEAN-China-UNDP Research and Symposium on Localisation of the SDGs and Realisation of Poverty Eradication, yang akan digelar pada 20-21 Agustus 2018 di Kamboja.

    Pembahasan hasil pertemuan ASEAN Resilience Network, yang telah dilaksanakan pada 25 April 2018 di Bali; Sosialiasi hasil 2nd ASEAN High-Level Conference mengenai Perlindungan Sosial, yang digelar pada Bulan Mei 2018 di Indonesia.

    Tentunya agenda utama pembahasan kerangka rencana aksi terkait dengan pembangunan perdesaan dan pengentasan kemiskinan (Framework Action Plan on Rural Development and Poverty Eradication) 2016-2020 atau FAP on RDPE 2016-2020.

    FAP on RDPE 2016-2020 sendiri terdiri atas 6 komponen utama yaitu:

    • Pertumbuhan Ekonomi Perdesaan;
    • Perlindungan dan Jaring Pengaman Sosial;
    • Pengembangan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia di Daerah Pedesaan dan Pinggiran Perkotaan;
    • Kemitraan Pemerintah-Swasta-Rakyat (Public-Private-People Partnership/4Ps) untuk Pembangunan Pedesaan dan Penanggulangan Kemiskinan;
    • Ketahanan Masyarakat Miskin dan Rentan terhadap Risiko Ekonomi dan Lingkungan;
    • Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Pedesaan dan Penanggulangan Kemiskinan di Kawasan ASEAN.

    SOMRDPE ke-15 ini, dibuka secara resmi oleh Mr. Chew Hock Yong, Permanent Secretary (Social and Family Development), Ministry of Social and Family Development, Singapore, mengingat Singapura adalah ketua SOMRDPE tahun ini. Untuk pelaksanaan SOMRDE berikutnya, Malaysia dan Thailand telah ditunjuk sebagai ketua dan wakil SOMRDPE. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Profil Ketua KPK Firli Bahuri dan Empat Wakilnya yang Dipilih DPR

    Lima calon terpilih menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 2019-2023. Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK.