Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kementerian Desa Wakili Indonesia dalam Forum Internasional

image-gnews
Pembahasan hasil pertemuan ASEAN Resilience Network, yang telah dilaksanakan pada 25 April 2018 di Bali, Sosialiasi hasil 2nd ASEAN High-Level Conference mengenai Perlindungan Sosial, yang digelar pada Bulan Mei 2018 di Indonesia, dan tentunya agenda utama pembahasan kerangka rencana aksi terkait pembangunan perdesaan dan pengentasan kemiskinan.
Pembahasan hasil pertemuan ASEAN Resilience Network, yang telah dilaksanakan pada 25 April 2018 di Bali, Sosialiasi hasil 2nd ASEAN High-Level Conference mengenai Perlindungan Sosial, yang digelar pada Bulan Mei 2018 di Indonesia, dan tentunya agenda utama pembahasan kerangka rencana aksi terkait pembangunan perdesaan dan pengentasan kemiskinan.
Iklan

INFO NASIONAL – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi kembali mendapatkan kepercayaan untuk mewakili Indonesia dalam forum internasional. Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Bonivasius Prasetya Ichtiarto didaulat sebagai ketua Delegasi Republik Indonesia (DELRI) pada acara the 15th ASEAN’s Senior Official Meeting on Rural Development and Poverty Education (SOMRDPE), yang dilaksanakan pada Selasa, 17 Juli 2018 di Negeri Jiran, Singapura.

Selain Bonivasius selaku ketua DELRI, pada SOMRDPE ke-15 ini juga diawaki Heru Prayitno dan Wiweka Sukma Wardhani dari Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya, Kementerian Luar Negeri.

“Kementerian Desa mendapat kepercayaan ini, selain untuk menggantikan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai focal point SOMRDPE di Indonesia yang berhalangan hadir, juga karena sebagian besar komponen-komponen utama FAP on RDPE 2016–2020 sangat relevan dengan tugas dan fungsi Kementerian Desa,” ujar Bonivasius.

Selanjutnya, menurut Bonivasius, forum-forum regional dan internasional semacam ini akan digunakan untuk memberikan eksposur bagi sejumlah program pembangunan perdesaan di Indonesia.

“Indonesia harus dapat menjadi center of excellence pembangunan perdesaan, setidaknya untuk regional Asia Tenggara,” kata Bonivasius.

Bonivasius menambahkan, Kementerian Desa punya sejumlah program unggulan, seperti BUMDes dan Prukades, yang diakui forum internasional, seperti IFAD dan sejumlah negara lain. “Ini harusnya dapat menjadi katalisator bagi role Indonesia di kawasan Asia Tenggara pada khususnya,” ucapnya.

SOMRDPE ini diikuti para pejabat senior perwakilan semua Negara anggota ASEAN dan akan dirangkaikan dengan the 11th SOMRDPE+3, dan the 7th Asean Public-Private-People Partnership Forum on RDPE, yang akan dihelat pada 17–18 Juli, di Grand Hyatt Hotel, Singapura.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Para pejabat senior yang hadir dalam SOMRDPE ke-15 tahun ini, akan membahas sejumlah agenda, di antaranya update mengenai project proposal ASEAN-China-UNDP Research and Symposium on Localisation of the SDGs and Realisation of Poverty Eradication, yang akan digelar pada 20-21 Agustus 2018 di Kamboja.

Pembahasan hasil pertemuan ASEAN Resilience Network, yang telah dilaksanakan pada 25 April 2018 di Bali; Sosialiasi hasil 2nd ASEAN High-Level Conference mengenai Perlindungan Sosial, yang digelar pada Bulan Mei 2018 di Indonesia.

Tentunya agenda utama pembahasan kerangka rencana aksi terkait dengan pembangunan perdesaan dan pengentasan kemiskinan (Framework Action Plan on Rural Development and Poverty Eradication) 2016-2020 atau FAP on RDPE 2016-2020.

FAP on RDPE 2016-2020 sendiri terdiri atas 6 komponen utama yaitu:

  • Pertumbuhan Ekonomi Perdesaan;
  • Perlindungan dan Jaring Pengaman Sosial;
  • Pengembangan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia di Daerah Pedesaan dan Pinggiran Perkotaan;
  • Kemitraan Pemerintah-Swasta-Rakyat (Public-Private-People Partnership/4Ps) untuk Pembangunan Pedesaan dan Penanggulangan Kemiskinan;
  • Ketahanan Masyarakat Miskin dan Rentan terhadap Risiko Ekonomi dan Lingkungan;
  • Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Pedesaan dan Penanggulangan Kemiskinan di Kawasan ASEAN.

SOMRDPE ke-15 ini, dibuka secara resmi oleh Mr. Chew Hock Yong, Permanent Secretary (Social and Family Development), Ministry of Social and Family Development, Singapore, mengingat Singapura adalah ketua SOMRDPE tahun ini. Untuk pelaksanaan SOMRDE berikutnya, Malaysia dan Thailand telah ditunjuk sebagai ketua dan wakil SOMRDPE. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

7 November 2022

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

Agar ban tubeless Anda mampu bertahan lama, pasti harus diperlakukan dengan baik sehingga tidak cepat rusak.


Guru TIK Batam Makin Melek Digital

29 Agustus 2022

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam | Foto: KEMENKOMINFO
Guru TIK Batam Makin Melek Digital

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam


Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

27 Februari 2022

Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

Integrasi memudahkan aksesibilitas dan meningkatkan kenyamanan masyarakat menggunakan angkutan umum perkotaan di Palembang dan sekitarnya.


Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

27 Februari 2022

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

Gus Muhaimin mengaku spirit perjuangan Kiai Abbas akan terus dikenang sepanjang masa.


Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

27 Februari 2022

Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

Kuota tersebut dimanfaatkan untuk nelayan lokal, bukan tujuan komersial (penelitian, diklat, serta kesenangan dan rekreasi), dan industri


BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

19 Februari 2022

(Ki-ka) Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Direktur Treasury dan International BNI Henry Panjaitan bersama sekitar 300 diaspora Indonesia yang hadir secara virtual dalam Acara Silaturahmi Daring Diaspora Indonesia, Sabtu (19/2/2021).
BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

Kolaborasi diaspora dengan perbankan nasional merupakan upaya untuk terus menciptakan banyak peluang investasi di luar negeri.


Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

19 Februari 2022

Mesin ATM BNI
Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

Heboh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang mendapatkan kado ulang tahun mesin ATM dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).


Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

19 Februari 2022

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

Tes pramusim MotoGP yang telah digelar pada 11 Maret 2022 menjadi pelajaran penting menghadapi race MotoGP pada 18-20 Maret 2022 nanti.


Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

19 Februari 2022

Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

Kesuksesan penyelenggaraan G20 Indonesia akan menjadi bukti keandalan listrik PLN dalam mendukung kegiatan berstandar dunia.


HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

19 Februari 2022

Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA
HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

Sikap yang memaksakan tetap berlakunya Permenaker 2/2022 itu bisa menciderai nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila.