Survei LIPI: Isu Rindu Soeharto Sudah Tak Laku Lagi di Pemilu

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Presiden Soeharto memberikan keterangan pers di depan wartawan dan fotografer setelah diperiksa di Kejaksaan Tinggi (Kajati), Jakarta, 1998.  [TEMPO/ Rully Kesuma; 25d/364/98; 981223].

    Mantan Presiden Soeharto memberikan keterangan pers di depan wartawan dan fotografer setelah diperiksa di Kejaksaan Tinggi (Kajati), Jakarta, 1998. [TEMPO/ Rully Kesuma; 25d/364/98; 981223].

    TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai saat ini isu rindu Soeharto sudah tidak laku lagi digaungkan untuk meraup suara di pemilu 2019.

    Pendapat tersebut, kata Syamsuddin, berdasarkan hasil survei teranyar LIPI menunjukkan sebagian besar masyarakat menganggap demokrasi adalah sistem terbaik yang pernah ada. "Meski banyak kelemahan, sebanyak 73 persen masyarakat sepakat sistem pemerintahan terbaik adalah demokrasi," kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan pada Kamis, 19 Juli 2018.

    Baca: Survei LIPI: PAN dan PKS Terancam Tak Lolos Ambang Batas Parlemen

    Sisanya, hanya 15 persen masyarakat yang tidak setuju dan 12 persen masyarakat tidak jawab setuju atau tidak dengan sistem pemerintahan demokrasi. "Dari angka 15 persen yang tidak setuju tersebut, hanya 5 persen yang mengatakan sistem pemerintahan di masa orde baru adalah ideal," kata Syamsuddin.

    Berbeda pendapat, Partai Berkarya, yang baru saja lolos pemilu 2019, justru ingin membangkitkan kembali romantisme masa lalu era Presiden kedua Soeharto. Partai itu ingin menawarkan kembali sejumlah program Soeharto untuk menarik dukungan masyarakat dalam pemilihan umum 2019. "Ajaran Pak Harto yang baik kami tawarkan kembali kepada masyarakat," kata Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso, Sabtu, 16 Juni 2018.

    Baca: Survei LIPI: Pemilih PAN dan Demokrat Cenderung Pilih Jokowi

    Priyo mencontohkan, sejumlah program Soeharto yang akan dijual, seperti trilogi pembangunan, delapan jalur pemerataan, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, serta posyandu. Ia optimistis ajaran-ajaran tersebut mampu menarik simpati masyarakat untuk memenuhi target 80 kursi di DPR.

    Menurut Priyo, target itu realistis karena kursi di DPR pada pemilihan legislatif 2019 mencapai 575 kursi. "Jika dipercaya rakyat, kami siap mengambil oper kepemimpinan politik di parlemen," ujarnya.

    Baca: Survei Lipi: Pemilih Hanura Dukung Prabowo di Pilpres 2019


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.