Minggu, 22 September 2019

Fraksi Gerindra Walk Out Saat Rapat Kerja Komisi III dan Kapolri

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkumham Yasonna Laoly, Jaksa Agung HM Prasetyo, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Ketua KPK Agus Rahardjo beserta sejumlah pejabat terkait mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 16 Oktober 2017. Rapat itu membahas evaluasi 15 tahun pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta kendala dan hambatan yang masih ditemui para penegak hukum. ANTARA FOTO

    Menkumham Yasonna Laoly, Jaksa Agung HM Prasetyo, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Ketua KPK Agus Rahardjo beserta sejumlah pejabat terkait mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 16 Oktober 2017. Rapat itu membahas evaluasi 15 tahun pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta kendala dan hambatan yang masih ditemui para penegak hukum. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Gerindra melakukan aksi walk out saat rapat kerja Komisi Hukum DPR dan Kepolisian RI. Aksi walk out ini bermula saat anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengusulkan rapat pendalaman digelar secara tertutup.

    "Fraksi Gerindra mengusulkan rapat untuk pendalaman diadakan tertutup. Kedua, saya minta tidak ada pembatasan waktu. Ketiga, saya minta per fraksi bebas melakukan pendalaman. Keempat, kami usulkan nanti tidak ada jawaban tertulis, tuntas," kata Dasco di ruang rapat Komisi Hukum DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 19 Juli 2018.

    Baca: Polri Telah Tangkap 270 Terduga Teroris Pasca-Rusuh Mako Brimob

    Rapat kerja Komisi Hukum dan Polri hari ini digelar dengan agenda mengevaluasi operasi pengamanan Ramadan dan Lebaran serta membahas kebijakan mengatasi aksi teror dalam kesiapan menghadapi Asian Games 2018, pertemuan tahunan IMF-World Bank, dan pemilihan presiden 2019.

    Sebelumnya, Ketua Komisi Hukum Kahar Muzakir telah menetapkan rapat digelar secara tertutup dan berlangsung hingga pukul 16.00 WIB. Usulan Dasco ini disampaikan setelah Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian menyampaikan paparan.

    Usulan Dasco ini menuai penolakan dari anggota Komisi Hukum yang lain. Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Junimart Girsang misalnya, menginginkan rapat digelar sesuai kesepakatan.

    Baca: SBY - Prabowo akan Bertemu, Sekjen Demokrat: Akan Penuh Kejutan

    Arsul Sani dari Fraksi PPP berpendapat rapat tepat digelar secara terbuka. Namun, sebagai jalan tengah, Arsul mengatakan rapat dapat digelar tertutup kemudian jika memang disepakati.

    Masinton Pasaribu, politikus PDIP, mengatakan publik perlu mengetahui apa yang dibicarakan dalam rapat kerja ini. Kapolri pun menyatakan tak keberatan rapat digelar sesuai kesepakatan secara terbuka.

    Merasa tak diakomodir pendapatnya, Dasco memutuskan meninggalkan ruang rapat Komisi Hukum. Dasco dan anggota fraksi Gerindra walk out sesaat setelah anggota dari fraksi PDIP, Arteria Dahlan, menyampaikan pandangannya.

    "Kami kan tadi masih meminta ini apakah tertutup atau terbuka. Kok langsung diberikan langsung ke PDIP. Kami mohon maaf tidak bisa mengikuti rapat kerja hari ini," kata Dasco.

    Baca: Presiden Jokowi Lantik 724 Perwira TNI - Polri


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.