TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris memprediksi jumlah partai yang lolos pada pemilu 2019 akan lebih sedikit dibandingkan pemilu 2014, pascapenetapan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen.
"Sepertinya akan lebih sedikit partai yang lolos. Mungkin akan lebih dari enam partai, tapi prediksinya enggak akan sebanyak 2014," kata Syamsuddin di Hotel Century Park, Jakarta pada Kamis, 19 Juli 2018.
Baca: Survei Lipi: Pemilih Hanura Dukung Prabowo di Pilpres 2019
Berdasarkan survei LIPI pada 19 April-5 Mei 2018, hanya ada enam partai yang bisa lolos PT, yakni PDI Perjuangan dengan persentase 24,1 persen, Golkar dengan 10,2 persen, Gerindra dengan 9,1 persen, PKB dengan 6,0 persen, PPP dengan 4,9 persen dan Partai Demokrat dengan 4,4 persen.
Partai sisanya, yaitu PKS, PAN, Perindo, NasDem, Hanura, Partai Bulan Bintang, Partai Garuda, Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Berkarya, elektabilitasnya berada di bawah 4 persen. Adapun 26,1 persen responden tidak menjawab.
Baca: Lulung dan Sarifuddin Sudding Maju Caleg dari PAN
Meski begitu, menurut Syamsuddin, pemerintahan akan lebih efektif jika lebih sedikit partai yang lolos di parlemen. Namun responden yang tidak menjawab sebesar 26,1 persen bisa menentukan bertambah atau berkurangnya jumlah partai di parlemen. "Mereka yang belum menjawab itu ada dua kemungkinannya, masih bimbang atau karena tidak percaya parpol," ujar dia.
Adapun dalam pasal 414 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, ditentukan bahwa ambang batas parlemen atau parliamentary threshold adalah 4 persen dari total suara sah nasional. Artinya partai yang tidak memperoleh minimal 4 persen suara dalam pemilu 2019 tidak berhak memiliki kursi di parlemen.
Pada pemilu 2014, ada 10 partai politik yang lolos ke parlemen, yakni PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, Partai Hanura dan Partai Persatuan Pembangunan.
