Modus Baru Suap Bupati Labuhanbatu: Dititipkan Petugas Bank

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap berjalan keluar mengenakan rompi oranye seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, 18 Juli 2018. Menurut Juru bicara KPK Febri Diansyah, KPK menangkap tangan lima orang dalam OTT pada Selasa 17 Juli 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap berjalan keluar mengenakan rompi oranye seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, 18 Juli 2018. Menurut Juru bicara KPK Febri Diansyah, KPK menangkap tangan lima orang dalam OTT pada Selasa 17 Juli 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus baru dalam kasus dugaan suap Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap. "KPK telah mengungkap modus baru yang dilakukan oleh para pelaku, yaitu menitipkan uang dan kode proyek," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang di kantornya, Rabu, 18 Juli 2018.

    Baca: Satu Tersangka Kasus Suap Bupati Labuhanbatu Lari ke Rawa-Rawa

    Dalam perkara ini, si pemberi tidak langsung menyerahkan uang kepada Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap. Pun si penyogok tidak memberikan uang secara langsung kepada orang suruhan sang Bupati Labuhanbatu.

    Alih-alih menyerahkan langsung, setelah menarik uang dari bank, sang pemberi malah menitipkan uang sogokan ke petugas bank. Selang berapa lama, pihak yang diutus penerima mengambil uang tersebut. "Cara itu dipakai untuk mengecoh petugas," kata Saut.

    Meski demikian, Saut mengatakan KPK tak akan bisa dikelabui. Dia berharap penyelenggara negara dan swasta berhenti memberi suap.

    Baca juga: Kena OTT KPK, Bupati Labuhanbatu Terancam Dipecat dari PDIP

    Selain itu, Saut menuturkan para pelaku menggunakan kode kombinasi angka dan huruf sebagai daftar perusahaan yang mendapatkan jatah dalam proyek di Labuhanbatu. Kode itu, kata dia, seakan tidak bermakna bila dilihat sekilas mata. "Jika dilihat secara kasat mata tidak akan terbaca," kata dia.

    Dalam perkara ini KPK menetapkan Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap dan orang kepercayaannya Umar Ritonga sebagai penerima suap. Sementara, pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi Effendy Sahputra diterapkan sebagai tersangka pemberi suap.

    Simak: OTT Bupati Labuhanbatu, KPK Temukan Bukti Transaksi Ratusan Juta

    KPK menyangka Pangonal menerima suap Rp 500 juta dari Effendy Sahputra melalui Umar. Uang itu diduga bagian dari jatah bupati sebesar Rp 3 miliar. "Diduga uang itu bersumber dari pencairan dana proyek pembangunan RSUD Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu," kata Saut.

    Pengungkapan kasus Bupati Labuhanbatu ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan yang digelar KPK di Jakarta dan Labuhanbatu pada, Selasa, 17 Juli 2018. KPK menangkap Pangonal dan ajudannya di bandara Soekarno Hatta. Sedangkan di Labuhanbatu KPK menangkap Effendy, Kepala Dinas PUPR Labuhanbatu Khairul Pakhri dan satu pihak swasta H. Thamrin Ritonga.

    Simak juga: OTT Bupati Labuhanbatu Diduga Terkait Proyek di Dinas PUPR

    KPK gagal menangkap orang kepercayaan Bupati Labuhanbatu saat dia mengambil uang suap Rp 500 juta di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. KPK hanya berhasil menyita bukti transaksi uang tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.