Minggu, 22 September 2019

Zonasi Sebagai Strategi Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Diskusi Forum Merdeka Barat 9 di Ruang Serbaguna, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jakarta, Rabu, 18 Juli 2018.

    Diskusi Forum Merdeka Barat 9 di Ruang Serbaguna, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jakarta, Rabu, 18 Juli 2018.

    INFO NASIONAL - Pelaksanaan pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018 yang mengacu pada peraturan terbaru, yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tThun 2018, telah dibuka di beberapa daerah. Sistem zonasi pun diterapkan tahun ini.

    Terkait dengan zonasi ini, ada kewajiban sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah (pemda) untuk menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan kuota sedikitnya 90 persen dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

    Pada awal tahun ajaran baru ini, sejumlah persoalan masih terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia. Penerapan sistem zonasi sekolah pada PPDB dianggap salah satu pemicunya. Bahkan dikabarkan masih ada siswa yang belum terdaftar di lembaga pendidikan mana pun karena kuota kursi sekolahnya telah habis. Di sisi lain, tak sedikit pula sekolah yang malah tidak kebagian murid.

    Merespon sederet masalah di atas, yang terkait kebijakan yang sejatinya merupakan strategi pemerintah dalam melakukan pemerataan akses dan kualitas pendidikan Tanah Air, telah digelar Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) di ruang serbaguna Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jakarta, Rabu, 18 Juli 2018. Dalam forum diskusi ini, hadir Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, anggota komisioner Ombudsman, Ahmad Suadi, dan pengamat pendidikan, My Esti Wijyanti.

    Menteri Muhadjir mengatakan kebijakan zonasi bukanlah kebijakan yang baru sama sekali dan sifatnya tidak menafikan kebijakan sebelumnya. Hanya kebijakan zonasi memang diterbitkan karena perlu ada koreksi terhadap kebijakan yang sudah mulai menyimpang.

     “Setiap kebijakan pada masa tertentu memang perlu dikoreksi dan dilakukan upaya pelurusan kembali pada filosofi dasarnya. Karena, kebijakan pasti akan mengalami penyimpangan yang itu bisa baru ketahuan setelah sekian puluh tahun. Saat itulah, kebijakan sebelumnya harus ditelaah kembali, harus dibenahi,” katanya. 

    Penyimpangan yang terjadi, menurut Muhadjir, di antaranya tampak dari beberapa gejala yang merupakan konsekuensi dari kebijakan sebelumnya. Seperti, kata dia, terjadinya kastanisasi sekolah. “Di mana ada sekolah berkasta tinggi dan ada yang paling bawah. Kemudian juga favoritisme sekolah,” tuturnya.

    Ahmad Suadi menuturkan, terkait dengan penerapan sistem zonasi sekolah, yang paling sulit adalah bagaimana bisa mengubah mentalitas masyarakat untuk bisa menerima sistem yang dijalankan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

    Ombudsman mengklaim pihaknya turut berpartisipasi dalam sistem zonasi sekolah. “Hasil dari keterlibatan Ombudsman, kita sarankan untuk menerapkan zonasi sekolah seperti saat ini. Sistem sebelumnya, yakni favoritisme, sesungguhnya tidak hanya tidak memiliki rasa keadilan, tapi juga memancing praktik korupsi. Karena itu, kami sangat menghargai dan mendorong diterapkan sistem zonasi sekolah ini,” kata Ahmad.

    “Dengan titik tolak sistem zonasi, kita harus mampu melakukan peningkatan kualitas dan fasilitas pendidikan secara merata. Karena itu, pelaksanaan sistem zonasi membutuhkan komitmen tinggi dari pemerintah pusat dan daerah,” ujar Esti. 

    Esti menambahkan, pemerataan fasilitas, termasuk sumber daya manusia terkait dengan tenaga kependidikan, menjadi bagian yang harus dilakukan secara bertahap serta merata di seluruh Indonesia. “Problemnya yang besar memang bukan di daerah terpencil, tapi justru di kota besar,” kata Esti, yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi X. 

    Menurut dia, sistem zonasi merupakan sistem yang baik dan bisa dilakukan secara lebih luas. “Pelaksanaan untuk tahun ini cukup baik,” tuturnya.(*) 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.