INFO NASIONAL – Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggariskan pada dasarnya pengalokasian Dana Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan itu, antara lain diwujudkan melalui earmarking terhadap penggunaan dana desa yang dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam implementasinya kegiatan dana desa diarahkan dilaksanakan dengan cara swakelola. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara khusus memberikan perhatian terhadap hal ini. Konsep swakelola dalam arahan presiden ditujukan agar dapat meningkatkan daya beli masyarakat desa, yang secara kondisi ekonomi masuk dalam kelompok masyarakat miskin. Presiden menginstruksikan bahwa program pemanfaatan dana desa dan program kementerian yang dikucurkan ke desa dilakukan dengan model program padat karya cash for work. Dengan demikian, hasil dana desa untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan lebih optimal.
Baca Juga:
Program Padat Karya adalah program yang mengutamakan keterlibatan tenaga kerja yang banyak. Program ini merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersifat produktif, berasaskan pemanfaatan tenaga kerja dalam jumlah besar, dan bertujuan mengurangi pengangguran.
Kegiatan padat karya dapat dilakukan melalui pembuatan dan/atau rehabilitasi infrastruktur sederhana; pemanfaatan lahan tidur untuk meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan; kegiatan produktif lainnya yang memberikan nilai tambah kepada masyarakat, dengan memanfaatkan serta mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada dan sifatnya berkelanjutan.
Sementara skema cash for work merupakan salah satu bentuk kegiatan padat karya dengan memberikan upah langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat (harian atau mingguan). Skema ini dilakukan dalam rangka memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga:
Tujuan cash for work, yaitu agar Dana Desa tidak mengalir keluar desa tapi tetap berputar di desa. Sehingga memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa setempat.
Tahapan perencanaan cash for work harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, bottom up planning, di mana kegiatan harus benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat dan masyarakat sendiri yang mengelolanya. Kedua, mengutamakan prinsip musyawarah (mufakat). Ketiga, memilih dan menetapkan beberapa program dan kegiatan yang sangat dibutuhkan dan paling prioritas. Keempat, mengidentifikasi potensi sumber daya lokal yang tersedia. Kelima, menentukan lokasi berdasarkan prioritas pembangunan desa. Keenam, mengidentifikasi jenis kegiatan, antara lain pembangunan sarana dan prasarana desa (embung, jalan, serta irigasi), pembangunan pelayanan sosial dasar, pembangunan sarana ekonomi desa (pasar desa). Ketujuh, menganggarkan kegiatan-kegiatan yang bersifat padat karya, dan dituangkan dalam peraturan desa tentang APBDesa yang disepakati bersama oleh kepala desa dan BPD.
Jika cash for work sudah berjalan, pengawasan dan pengendaliannya dapat dilakukan masyarakat dan pemdes secara intensif, dengan melakukan kunjungan langsung ke lokasi pekerjaan. Pelaporan cash for work dilakukan mulai simplifikasi dalam pelaporan (jumlah dan format laporan). Laporan menyebut jumlah tenaga kerja yang terserap. Penyampaian laporan tepat waktu dan berprinsip pada transparansi, akuntabel, dan partisipatif.
Kegiatan dengan model cash for work ini sudah dilakukan di Kabupaten Blitar untuk pekerjaan pengaspalan jalan, Kabupaten Kutai Barat untuk pembuatan kios pasar, dan Kabupaten Wonogiri untuk pembangunan embung. (*)
