SBY Dirawat di RSPAD, Pertemuan dengan Prabowo Ditunda

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono tiba di kantor DPP Partai Demokrat, untuk memantau quick count Pilkada, di Jakarta Pusat, Rabu, 27 Juni 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono tiba di kantor DPP Partai Demokrat, untuk memantau quick count Pilkada, di Jakarta Pusat, Rabu, 27 Juni 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ditunda. Penundaan ini karena SBY sedang dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto.

    Baca: SBY Sakit, Pertemuan dengan Prabowo Subianto Dibatalkan

    "Pertemuan SBY dengan Prabowo diundur karena Pak SBY kelelahan sehabis dari Pacitan dan Yogyakarta. Dirawat sejak 17 Juli di RSPAD," kata Wakil Ketua Partai Demokrat Syarief Hassan dalam keterangannya seperti diterima Tempo, Rabu, 18 Juli 2018.

    Semula keduanya dijadwalkan bertemu di kediaman SBY, Jalan Mega Kuningan Timur, Jakarta, hari ini, 18 Juli 2018. Pertemuan itu rencananya akan jadi tindak lanjut pertemuan antara Syarief Hassan dan Prabowo Subianto di rumah Prabowo di Kartanegara, Kamis, 5 Juli 2018.

    Baca juga: SBY - Prabowo akan Bertemu, Sekjen Demokrat: Akan Penuh Kejutan

    Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat, Imelda Sari, mengatakan SBY dirawat sejak Selasa kemarin. "Karena faktor kelelahan sekembalinya dari Pacitan dan Yogya, Senin lalu," ujarnya.

    Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan pertemuan antara SBY dan Prabowo hanya ditunda sementara. "Ditunda sementara," ujarnya saat dihubungi Rabu, 18 Juli 2018. "Segera dicarikan waktu yang pas."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.