Masih Baru, Seberapa Penting Implementasi dan Penetrasi Kartu Debit GPN?

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pungky P. Wibowo, Kepala Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional Bank Indonesia. (foto: TEMPO/NORMAN)

    Pungky P. Wibowo, Kepala Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional Bank Indonesia. (foto: TEMPO/NORMAN)

    INFO NASIONAL - Dengan aplikasi sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang diluncurkan pada Desember 2017 oleh Bank Indonesia (BI), masyarakat dalam praktiknya tidak perlu lagi mencari mesin EDC dari bank yang sama dengan kartu yang dimiliki. Dengan GPN, maka semua kartu yang berlogo GPN dapat digunakan pada semua mesin EDC di Indonesia.

    Kepala Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional Bank Indonesia Pungky P. Wibowo mengungkapkan, bila saat ini dari total 100 penyelenggara jasa sistem pembayaran, 98 bank penerbit kartu telah memperoleh persetujuan menerbitkan kartu debit berlogo GPN dari BI. Sementara, 49 bank telah mencetak sekitar 400 ribu kartu berlogo GPN.

    “60 persen di antaranya berhasil didistribusikan 38 bank ke seluruh wilayah Indonesia,” kata Pungky saat acara Ngobrol @Tempo bertema “Aman dan Nyaman Bertransaksi dengan National Payment Gateway”, di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Kamis, 12 Juli 2018.

    Aplikasi GPN sendiri dimaksudkan bukan untuk menggantikan sistem yang ada. “Bersama-sama memperluas aplikasinya dan menjangkau lebih jauh masyarakat Indonesia. Kami tetap terbuka dengan keterlibatan maupun investasi dari luar yang sesuai dengan regulasi di Indonesia. Menjaga national security dengan tetap welcome dengan investasi luar negeri,” ujarnya.

    Sampai saat ini, penetrasi Kartu GPN yang baru berjalan dua bulan sudah sesuai dengan target yang diharapkan. “Saat ini, kartu debit yang beredar ada lebih dari 170 juta. Target pada akhir 2018 ini, 30 persen dari total kartu debit yang beredar sudah berlogo GPN. Kartu GPN baru diluncurkan pada awal Mei lalu dan sudah 10 persen penetrasinya. Ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang positif,” ucap Pungky.

    Dalam prosesnya, penyebaran Kartu GPN dilakukan di seluruh Indonesia. “Kami juga terus melakukan edukasi dan kampanye yang masif di samping dropping kartu ke daerah-daerah yang dikoordinasi kantor perwakilan BI,” tutur Pungky. Dalam hal ini, sebagai regulator, BI juga bersinergi dengan semua stakeholders industri agar mampu mewujudkan tujuan sistem pembayaran nasional yang efisien, aman, andal, dan mengutamakan kepentingan nasional. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.