Golkar Coret Nama Eni Saragih dari Daftar Caleg DPR

Reporter

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Saragih setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Sabtu malam, 14 Juli 2018. Eni ditangkap KPK di rumah dinas Menteri Sosial Idrus Marham, Jumat sore, 13 Juli 2018. TEMPO/Fakhri Hermansyah.

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Golkar mencoret nama Eni Saragih dari daftar calon legislator DPR dalam Pemilu 2019. Pencoretan ini dilakukan setelah Wakil Ketua Komisi VII DPR itu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) I Riau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca: Eni Saragih Niatkan Hasil Suap Proyek PLTU untuk Bersedekah

"Jadi enggak ada lagi nama Eni Saragih," ujar Sekretaris Jenderal Golkar Lodewijk F Paulus di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, pada Selasa, 17 Juli 2018.

Lodweijk mengatakan, hal tersebut merupakan bukti komitmen Golkar yang mengusung tagline 'Golkar Bersih'. "Kita harus konsisten," ucapnya.

Baca: 5 Fakta Soal Kasus Dugaan Suap Eni Saragih

KPK menangkap Eni Saragih pada Jumat, 13 Juli 2018 di rumah dinas Menteri Sosial Idrus Marham. Hari itu, KPK menggelar serangkaian operasi penangkapan yang berujung kepada Eni Saragih. Salah satu yang dicokok adalah staf Eni.

KPKmenyita uang Rp 500 juta untuk Eni Saragih. Uang tersebut diduga berasal dari bos Apac Group Johannes Budisutrisno Kotjo. KPK juga telah Johannes sebagai tersangka.

Baca: Begini Isi Surat Lengkap Eni Saragih Terkait Kasusnya

KPK menduga sogokan yang diberikan kepada Eni Saragih itu untuk memuluskan penandatanganan kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. KPK menduga uang Rp 500 juta adalah bagian dari komitmen fee sebanyak 2,5 persen dari total nilai proyek. Diduga Eni bakal menerima Rp 4,8 miliar.






Ridwan Kamil Mengaku Bangun Komunikasi Politik dengan Berbagai Tokoh

15 jam lalu

Ridwan Kamil Mengaku Bangun Komunikasi Politik dengan Berbagai Tokoh

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan telah berkomunikasi dengan berbagai tokoh politik terkait langkah politiknya di masa mendatang.


Pimpinan DPRD Depok yang Injak Sopir Truk tetap Terancam Sanksi Meski Sudah Damai

7 hari lalu

Pimpinan DPRD Depok yang Injak Sopir Truk tetap Terancam Sanksi Meski Sudah Damai

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri tetap terancam sanksi dari Partai Golkar setelah aksinya menginjak sopir truk viral


Survei CSIS: Elektabilitas Demokrat Samai Golkar, PDIP Tertinggi

8 hari lalu

Survei CSIS: Elektabilitas Demokrat Samai Golkar, PDIP Tertinggi

Tingkat elektabilitas PDIP mencapai 21,6 persen; Demokrat dan Golkar mencapai 11,3 persen.


Puan Maharani Lanjut Safari Politik, PDIP: Keran Komunikasi dengan Golkar Sudah Dibuka

8 hari lalu

Puan Maharani Lanjut Safari Politik, PDIP: Keran Komunikasi dengan Golkar Sudah Dibuka

Puan Maharani akan melanjutkan safari politiknya. PDIP menyebut sudah berkomunikasi dengan Golkar. Tergantung kecocokan waktu.


Survei CSIS: Golkar Populer di Pemilih Muda, Demokrat Paling Disukai

8 hari lalu

Survei CSIS: Golkar Populer di Pemilih Muda, Demokrat Paling Disukai

Golkar mencapai popularitas 94,0 persen dan kesukaan 75,9 persen.


Wakil Ketua DPRD Depok Injak Leher Sopir Truk, Petang Ini Dipanggil Tim Khusus Golkar

8 hari lalu

Wakil Ketua DPRD Depok Injak Leher Sopir Truk, Petang Ini Dipanggil Tim Khusus Golkar

DPD Partai Golkar Kota Depok menjadwalkan pemanggilan terhadap Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri, Senin petang, 26 September 2022.


Wakil Ketua DPRD Kota Depok yang Injak Sopir Truk Terancam Dipecat

10 hari lalu

Wakil Ketua DPRD Kota Depok yang Injak Sopir Truk Terancam Dipecat

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri menginjak sopir truk dan menghukumnya untuk push up


Politikus Gerindra Anggap Nomor Urut Partai Hanya soal Teknis

13 hari lalu

Politikus Gerindra Anggap Nomor Urut Partai Hanya soal Teknis

Namun politikus Gerindra ini mengakui, semakin kecil angka urutan partai politik maka akan semakin mudah untuk mengenalkan kepada masyarakat.


Politisi Jadi Anggota BPK, Ekonom: Bisa Terjadi Conflict of Interest

14 hari lalu

Politisi Jadi Anggota BPK, Ekonom: Bisa Terjadi Conflict of Interest

Terpilihnya politisi sebagai anggota BPK perlu menjadi perhatian karena rentan terjadi conflict of interest.


Formapi Sebut Fit and Proper Test Calon Anggota BPK di Komisi XI Hanya Formalitas

14 hari lalu

Formapi Sebut Fit and Proper Test Calon Anggota BPK di Komisi XI Hanya Formalitas

Formappi mengatakan pemenang anggota BPK sudah ada sebelum fit and proper test berlangsung.