Dana Desa Bukan Untuk Bayar Gaji Perangkat Desa

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo meninjau Program Padat Karya Tunai (PKT) Dana Desa di Desa Sari Galuh, Kecamatan Tapur, Kabupaten Kampar, Riau Rabu, 25 April 2018.

    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo meninjau Program Padat Karya Tunai (PKT) Dana Desa di Desa Sari Galuh, Kecamatan Tapur, Kabupaten Kampar, Riau Rabu, 25 April 2018.

    INFO NASIONAL-- Sejalan dengan sasaran pembangunan wilayah perdesaan dalam RPJMN 2015-2019, maka penggunaan dana desa perlu diarahkan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa.

    Penggunaan Dana Desa pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, Pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun.

    Prinsip dari penggunaan dana desa adalah mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan, serta mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.

    Selain itu, penggunaan dana desa juga untuk mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal. Mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

    Pada bidang pembangunan desa, dana desa diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa; Sosial pelayanan dasar; Usaha ekonomi desa; Lingkungan Hidup dan lainnya.

    Pada bidang pemberdayaan masyarakat desa, Dana Desa diarahkan untuk Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan,pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa; Pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat desa; Pengembangan sistem informasi Desa.

    Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar, permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif; Dukungan pengelolaan usaha ekonomi; Dukungan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup; Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; Dukungan menghadapi dan menangani bencana alam dan KLB lainnya.

    Jika ada pertanyaan Apakah Dana Desa boleh digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa? Tentu saja tidak boleh, karena gaji dan tunjangan kepala desa serta perangkat desa sudah dipenuhi dari Alokasi Dana Desa (ADD). (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.