Gerbang Pembayaran Nasional, Kedaulatan dalam Integrasi Sistem Transaksi

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ngobrol @Tempo didukung Bank Indonesia bersama Bank Mandiri, Bank BTN, Sinarmas Land, Bank DKI, dan Bank BJB menginisiasi diskusi publik di Hotel Borobudur, Jakarta pada Kamis, 12 Juli 2018. Diskusi mengangkat tema Aman dan Nyaman Bertransaksi dengan National Payment Gateway dilakukan bersama regulator, pengamat, serta pelaku industri.

    Ngobrol @Tempo didukung Bank Indonesia bersama Bank Mandiri, Bank BTN, Sinarmas Land, Bank DKI, dan Bank BJB menginisiasi diskusi publik di Hotel Borobudur, Jakarta pada Kamis, 12 Juli 2018. Diskusi mengangkat tema Aman dan Nyaman Bertransaksi dengan National Payment Gateway dilakukan bersama regulator, pengamat, serta pelaku industri.

    INFO NASIONAL - Dalam sektor keuangan, khususnya sistem pembayaran, Indonesia juga sudah berakselerasi untuk mengelola secara mandiri. Melalui bank sentral, yaitu Bank Indonesia, pemerintah Indonesia meluncurkan sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) pada 4 Desember 2017. Kehadiran GPN sebagai bukti Indonesia memiliki kemampuan mengelola sistem pembayaran.

    Gerbang Pembayaran Nasional (GNP) atau National Payment Gateway (NPG) adalah sistem yang menghubungkan berbagai pembayaran elektronik atau transaksi non-tunai pada semua instrumen bank dalam satu sistem pembayaran. Dengan adanya GPN, proses transaksi pembayaran ritel domestik dapat dijalankan dengan interkoneksi (saling terhubung) dan interoperabilitas (saling dapat dioperasikan).

    Pemberlakukan GPN juga bisa menjadi landasan terbentuknya integrasi sistem pembayaran nasional sehingga mendorong penggunaan transaksi non-tunai oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat diperkenalkan dengan kartu ATM atau debit dengan logo nasional yang digunakan untuk transaksi dalam negeri dan dapat diterima di semua terminal pembayaran merchant atau pedagang dalam negeri.

    Kepala Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional Bank Indonesia Pungky P. Wibowo menjelaskan kondisi inklusi keuangan di Indonesia yang masih perlu peningkatan. “Kondisi saat ini masih banyak yang unbanked, masih membayar tunai, manual, tidak ada rekening,” ujarnya saat acara Ngobrol @Tempo, di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis, 12 Juli 2018. Diskusi mengangkat tema “Aman dan Nyaman Bertransaksi dengan National Payment Gateway”.

    Salah satu sasaran GPN, lanjut Pungky, adalah membuka ekosistem baru dalam dunia pembayaran. “Implementasinya seperti pada elektronifikasi pembayaran jalan tol hingga penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan sekarang wajib non-tunai,” katanya. Dengan adanya GPN, pembayaran yang dilakukan di dalam negeri bisa menjadi lebih efisien sebab kartu berlogo GPN dapat digunakan secara penuh dan luas.

    Penerapan logo nasional dalam kartu GPN menjadi dan menguatkan identitas kedaulatan nasional di bidang sistem pembayaran ritel. “Kartu GPN menunjukkan Indonesia sudah punya kemampuan mengelola sendiri. Transaksi via Kartu GPN semua datanya diproses dan dilaksanakan di dalam negeri,” ucap Pungky. Selain itu, tambah Pungky, biaya transaksi dengan kartu GPN bisa lebih murah sebab perbankan tak perlu lagi membayar royalti bulanan dan tahunan kepada lembaga switching di luar negeri. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.