Di Depan Dai, Kapolri Tito Karnavian Bicara soal Pilkada Syirik

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Kepolisian RI, Jenderal Tito Karnavian dalam Silaturrahmi dai Kamtibnas Nasionalis, di Jakarta, Selasa 16 Juli 2018 /TEMPO- Taufiq Siddiq.

    Kepala Kepolisian RI, Jenderal Tito Karnavian dalam Silaturrahmi dai Kamtibnas Nasionalis, di Jakarta, Selasa 16 Juli 2018 /TEMPO- Taufiq Siddiq.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian melakukan silatirahmi dengan para dai Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibnas). Dalam kesempatan itu, dia berbicara soal ideologi radikal yang menganggap Pemilu syirik.

    Baca: Kapolri Tito Karnavian Minta Para Dai Bantu Jaga Keamanan Pemilu

    "Ada paham radikal yang menilai Pemilu atau Pilkada yang kita jalankan itu syirik," ujar Tito di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, 17 Juli 2018.

    Menurut Tito, paham radikal tersebut menilai segala sistem yang dibuat oleh manusia, termasuk Pemilu dan Pilkada, adalah sesuatu yang musyrik, karena tidak sesuai dengan apa yang diserukan oleh Tuhan.

    Bahkan, Tito melanjutkan, dia pernah membaca sebuah buku yang berjudul "Pemilu Sirik", yang ia peroleh dari salah satu terpidana teror. "Saya pernah membacanya," katanya.

    Maka, kata Tito, dari ideologi radikal tersebut ada dugaan pergerakan-pergerakan teror untuk menggencarkan aksinya saat Pilkada. Seperti pergerakan anggota Jamaah Ansharud Daulah (JAD) beberapa hari menjelang Pilkada di Jawa Barat.

    Tito mengimbau para dai pihak yang paling didengar oleh masyarakat agar menyampaikan pesan damai, terutama menjelang Pemilu dan Pilpres, agar menciptakan kondusi yang aman.

    Baca: Kapolri Tito: Terduga Teroris di Jalan Kaliurang Kelompok JAK

    Tito menyebutkan Pemilu dan Pilpres adalah pertarungan politik, kekuasaan. Terkadang dalam perebutan kekuasaan, sebagian oknum akan menghalalkan segala cara.

    Menurut dia, Pemilu harus berjalan secara demokratis, jangan sampai mengorbankan keberagaman dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Jangan sampai perebutan lima tahun ini memecah belah persatuan," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.