Selasa, 17 September 2019

Menuju Desa Lebih Sejahtera dengan Padat Karya Tunai

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Desa Pangkalan Gelebak, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Jumat, 13 Juli 2018. (dok Mendes PDTT)

    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Desa Pangkalan Gelebak, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Jumat, 13 Juli 2018. (dok Mendes PDTT)

    INFO NASIONAL - Presiden menegaskan pentingnya penguatan sinergi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui Program Padat Karya Tunai (PKT-Cash for Work). Upaya tersebut dilakukan di 1.000 Desa di 100 Kabupaten/Kota yang merupakan desa dengan permasalahan sosial ekonomi yang harus diatasi dengan segera.

    “Padat karya tunai merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal atau miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.

    Dijelaskan, tujuan pemberdayaan desa yang berorientasi pada pembangunan manusia dan kebudayaan yaitu mewujudkan desa sebagai tempat yang dapat mengakomodasi berbagai pilihan dan kesempatan bagi masyarakat dengan eksistensinya masing-masing secara mandiri dan inklusif, serta mengembangkan berbagai aktivitas berbasis  kearifan lokal yang produktif dan bernilai ekonomis.

    Program dan kegiatan PKT meliputi pelayanan dasar, pembangunan prasarana dan sarana, pengembangan ekonomi produktif dan pemberdayaan masyarakat. “Manfaat yang diharapkan dari program ini adalah peningkatan produksi dan nilai tambah, perluasan kesempatan kerja sementara, penciptaan upah atau tambahan pendapatan, perluasan akses pelayanan dasar, perluasan mutu pelayanan dasar dan peningkatan aksesibilitas desa atau terbukanya desa terisolir,” ujar Mendes Eko, menjelaskan.

    Agar kegiatan bisa menghasilkan manfaat yang diinginkan, pelaksanaan PKT dilakukan dengan mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel, baik secara moral, teknis, legal maupun administratif, mendahulukan kepentingan sebagian besar masyarakat desa yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja, teratasinya kesenjangan, dan terentaskannya warga miskin serta memastikan adanya rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestarian proyek-proyek yang dikerjakan.(*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Profil Ketua KPK Firli Bahuri dan Empat Wakilnya yang Dipilih DPR

    Lima calon terpilih menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 2019-2023. Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK.