Alokasi dan Pencairan Dana Desa Provinsi Maluku

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo meninjau padat karya tunai untuk normalisasi sungai di Desa Batu Merah, di Kota Ambon, Provinsi Maluku, 14 Februari 2018. Program ini bertujuan agar masyarakati di Desa Batu Merah terlepas dari bencana banjir yang sering terjadi di musim hujan. Foto: Kris - Biro Pers Setpres

    Presiden Joko Widodo meninjau padat karya tunai untuk normalisasi sungai di Desa Batu Merah, di Kota Ambon, Provinsi Maluku, 14 Februari 2018. Program ini bertujuan agar masyarakati di Desa Batu Merah terlepas dari bencana banjir yang sering terjadi di musim hujan. Foto: Kris - Biro Pers Setpres

    INFO NASIONAL - Pada Tahun Anggaran (TA) 2017, pemerintah mencairkan dana desa sebesar Rp 946,40 miliar, dari yang dialokasikan sebesar Rp 961,60 miliar ke Provinsi Maluku. Alokasi dana desa ke Provinsi Maluku TA 2017 itu naik dibanding dengan TA 2016 sebesar Rp 754,64 miliar (pencairan Rp 747,12 miliar) dan TA 2015 sebesar Rp 334 miliar (pencairan Rp 334 miliar).

    Dana desa di Provinsi Maluku itu, digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pada 2017, sebesar Rp 255,43 miliar dana desa di Provinsi Maluku digunakan untuk sarana prasarana desa, Rp 49,53 miliar untuk pemenuhan kebutuhan dasar, Rp 8,36 miliar untuk pengembangan potensi ekonomi lokal, Rp 7,94 miliar untuk pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan berkelanjutan, Rp 258,46 miliar untuk pemberdayaan masyarakat, Rp 13,09 miliar untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, serta Rp 9,77 miliar untuk pembinaan kemasyarakatan.

    Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas terkait dengan program inovasi desa (PID) yang difasilitasi di Provinsi Maluku pada periode Agustus hingga Desember 2017, sebanyak 29 kegiatan dengan total peserta 1.885 orang. Sedang total penyedia jasa layanan teknis (PJLT) yang diidentifikasi pada 6 kabupaten lokasi PJLT dengan Kota Ambon sebagai ibu kota provinsi adalah sebanyak 9 PJLT di bidang kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal, 19 PJLT di bidang pembangunan manusia, dan 8 PJLT di bidang infrastruktur perdesaan.

    Jumlah bursa inovasi desa yang terlaksana adalah 1 dari 11 kabupaten atau kota, yakni Kabupaten Maluku Tenggara pada 22 Desember 2017, dengan total peserta 500 orang, dengan output 218 komitmen replikasi inovasi desa, dan 78 ide inovasi untuk tahun berikutnya.

    Jumlah kabupaten atau kota yang menandatangani kesepakatan kerja sama pelaksanaan PID antara dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) kabupaten/kota dan dinas PMD provinsi, adalah 5 dari 11 kabupaten/kota yang menyisakan Kabupaten Kepulauan Aru, Buru Selatan, Seram bagian barat, Maluku Tengah, Maluku Barat Daya, dan Kota Ambon.

    Total tim pelaksana inovasi desa tingkat kecamatan yang terbentuk dengan Surat Keputusan Camat adalah 104 dari 117 kecamatan, yang menyisakan 1 kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah, 2 kecamatan di Kota Ambon, dan 10 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Aru.

    Total dana operasional kegiatan pengelolaan pengetahuan dan inovasi desa (DOK PPID) yang tercairkan adalah Rp 216,86 juta dari alokasi Rp 6,81 miliar (11 persen). Jumlah kabupaten yang mencairkan DOK PPID 2017 adalah hanya 1 dari 11 kabupaten/kota, yakni Kabupaten Maluku Tenggara untuk tahap 1 sebesar 30 persen. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.