Mendes PDTT Ajak Masyarakat Desa Menjaga Hasil Pembangunan

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo saat meninjau pengecoran jalan desa di Banyuasin, Sumatera Selatan, Jumat, 13 Juli 2018.

    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo saat meninjau pengecoran jalan desa di Banyuasin, Sumatera Selatan, Jumat, 13 Juli 2018.

    INFO NASIONAL - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengajak masyarakat di desa untuk merawat dan menjaga hasil dari pembangunan di desanya masing-masing. 

    Imbauan tersebut disampaikan Mendes Eko saat meninjau pengecoran jalan desa di Banyuasin, Sumatera Selatan, Jumat, 13 Juli 2018 lalu. Menurut dia, menjaga dan merawat hasil pembangunan yang ada di desa bukan hanya tanggung jawab pemerintah,  namun juga semua pihak termasuk masyarakat desa.

    "Masyarakat desa punya peran penting dalam menjaga dan memelihara hasil pembangunan. Itu menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat. Jadi, saya minta dan mengajak masyarakat untuk sama-sama turut menjaga dan memelihara hasil pembangunan yang ada di desa," katanya.

    Hasil pembangunan yang ada di desa di antaranya adalah pembangunan pos yandu, MCK, PAUD, saluran irigasi, dan jalan lingkungan desa, serta pembangunan lainnya yang didanai oleh pemerintah. Terutama dana desa yang dalam pembangunannya dilakukan secara swakelola atau padat karya tunai (PKT), dengan memberikan upah kepada pekerja yang berasal dari masyarakat desa setempat.

    "Utamanya, infrastruktur jalan desa yang sudah mulus tersebut agar dijaga dan dipelihara. Saya sarankan agar tidak dilalui kendaraan yang memiliki beban yang berat, karena akan bisa merusak jalan di lingkungan desa," katanya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.