Selasa, 25 September 2018

Masyarakat Desa Rasakan Dampak Langsung Padat Karya Tunai

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pembangunan jalan dengan anggaran dana desa di Desa Pangkalan Gelebak, Kecamatan Rambutan, Banyuasin, Sumatera Selatan, Jumat, 13 Juli 2018.

    Pembangunan jalan dengan anggaran dana desa di Desa Pangkalan Gelebak, Kecamatan Rambutan, Banyuasin, Sumatera Selatan, Jumat, 13 Juli 2018.

    INFO NASIONAL - Kepala Desa Pangkalan Gelebak, Kecamatan Rambutan, Banyuasin, Sumatera Selatan, Cunti Marsup mengatakan  manfaat dana desa sangat dirasakan masyarakat desa. Apalagi dengan adanya Program Padat Karya Tunai (PKT). Program ini dinilai telah membantu warganya karena mendapatkan income tambahan. "Warga yang terlibat dalam PKT diberi upah sebesar Rp95 ribu per hari," ungkapnya. 

    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo melakukan peninjauan sejumlah proyek pembangunan yang anggarannya berasal dari dana desa di Desa Pangkalan Gelebak, Kecamatan Rambutan, Banyuasin, Sumatera Selatan, Jumat, 13 Juli 2018.

    Sejumlah proyek pembangunan tersebut di antaranya pengecoran jalan desa yang menelan anggaran sebesar Rp 284 juta lebih dengan panjang 334 meter dengan lebar 3 meter dan tinggi 20 sentimeter.  

    Selain itu ada proyek pembangunan posyandu dengan anggaran sekitar Rp73 juta dan pembangunan 30 unit jamban untuk 30 KK dengan anggaran sebesar Rp68 juta.

    "Pelaksanaan sejumlah proyek itu dilakukan secara swakelola atau padat karya tunai dengan memberikan upah bagi masyarakat desa yang bekerja sebesar 30 persen dari nilai proyek pembangunannya," kata Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo.

    Dana desa, kata Mendes Eko, dalam pengelolaannya mulai tahun 2018 wajib dilakukan secara swakelola atau padat karya tunai oleh masyarakat desa setempat agar manfaat dari program dana desa dapat langsung dirasakan masyarakat.

    "Pengerjaannya tidak boleh melibatkan kontraktor. Pengerjaannya harus dilakukan secara swakelola oleh masyarakat desa dan 30 persen dari nilai proyek tersebut wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat yang bekerja. Dan harus dibayar harian atau mingguan. Untuk materialnya juga harus dibeli dari desa tersebut. Kalau tidak ada di desa, beli di tingkat kecamatan," katanya.

    Dengan upah yang didapatkan, tambah Eko, masyarakat desa setempat akan mendapatkan sumber pendapatan baru dari adanya proyek dana desa. Sehingga dari pendapatan tersebut bisa dipergunakan untuk pengeluaran sehari-hari dan efeknya bisa menggerakkan perekonomian di desa tersebut.

    "Sistem padat karya tunai ini turut membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di desa. Dan uang yang digelontorkan bisa terus berputar di desa dan menghidupkan kembali ekonomi di desa," katanya.(*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Haringga Sirla, Korban Ketujuh Ricuh Suporter Persib dan Pesija

    Haringga Sirla menjadi korban ketujuh dari perseteruan suporter Persib versus Persija sepanjang 2012 sampai 2018.