Minggu, 22 September 2019

Pakai Sistem CAT BKN, Seleksi Penerimaan CPNS 2018 Ketat

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekspresi peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebelum dimulainya tes Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) di Badan Kepegawaian Negara, Jakarta, 21 Oktober 2017. TEMPO/Fajar Januarta

    Ekspresi peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebelum dimulainya tes Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) di Badan Kepegawaian Negara, Jakarta, 21 Oktober 2017. TEMPO/Fajar Januarta

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, mengatakan proses seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2018 sangat ketat. "Kami enggak mau lagi penerimaan PNS ini dipenuhi praktik-praktik enggak benar. Nanti yang masuk jadi PNS orang pilihan," kata Asman di Kementerian Sekretaris Negara, Jakarta, Jumat, 13 Juli 2018.

    Asman mengatakan, tes CPNS yang ketat lantaran pendaftar akan menjalani rangkaian seleksi kompetensi dengan menggunakan sistem berbasis Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Nasional (BKN). "Jadi tidak bisa lagi minta bantu sama menteri, gubernur. Betul-betul kompetensi yang bisa bantu," katanya.

    Baca: Akhir Juli, Pengumuman Pembukaan Lowongan CPNS

    Menurut Asman, pemerintah berusaha memperbaiki sistem seleksi penerimaan CPNS secara konsisten. Dengan begitu, ia berharap akan terjadi perubahan terhadap kualitas sumber daya manusia aparatur yang dihasilkan.

    Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN Mohammad Ridwan menuturkan sistem CAT BKN wajib digunakan pemerintah pusat dan daerah. Sistem tersebut, kata dia, memungkinkan para pendaftar dan pemerintah daerah tak bertatap muka, serta terhindar dari praktek KKN.

    Selain itu, sistem pendaftaran penerimaan CPNS tahun ini juga terintegrasi. Ridwan mengatakan, pemerintah daerah tidak lagi membuka website penerimaan sendiri seperti tahun sebelumnya. "Tapi harus terintegrasi di portal sscn.bkn.go.id," ujarnya.

    Baca: Lowongan CPNS 2018 Diutamakan untuk Tiga Lulusan Ini

    Ridwan mengatakan, tak hanya seleksi penerimaan yang ketat. Kementerian PAN-RB dan BKN juga menetapkan sejumlah kriteria bagi pemerintah daerah yang membutuhkan pegawai baru. Salah satunya ialah besaran belanja pegawai tidak melebihi 50 persen dari APBD. "Misal APBD Rp 1 miliar, tapi Rp 500 juta dipakai bayar gaji PNS existing, maka daerah itu enggak akan dikasih pegawai lagi," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi Diduga Terjerat Dana Hibah

    Perkara dugaan korupsi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi bermula dari operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 18 Desembe