Minggu, 22 September 2019

Genjot Cisumdawu, Pembebasan Lahan Jadi Prioritas

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Genjot Cisumdawu, Pembebasan Lahan Jadi Prioritas

    Genjot Cisumdawu, Pembebasan Lahan Jadi Prioritas

    INFO JABAR - Pembebasan lahan di beberapa seksi proyek jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) menjadi prioritas pemerintah Jawa Barat. Demikian Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat H. Mochamad Iriawan mengatakan saat meninjau proyek Cisumdawu di Desa Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Rabu, 11 Juli 2018.

    Sampai saat ini, masih terdapat 70 bidang lahan yang belum dibebaskan. "Proses pembebasan lahan 70 bidang tanah akan segera dilakukan," ujar Iriawan.

    Tanah yang belum dibebaskan itu, misalnya, di seksi 2 phase II (Ciherang-Sumedang) sepanjang 10,70 kilometer, yang  pembebasannya baru 88,47 persen. Pembebasan lahan milik TNI berupa jalan itu ditargetkan tuntas pada September 2018 dengan nilai mencapai Rp 3.485.999.660.965.

    Sedangkan, di seksi 1 phase III (Cileungi-Rancakalong) sepanjang 11,45 kilometer, pembebasan tanahnya baru mencapai angka 37,43 persen. Adapun pembebasan lahan di desa Girimukti, Sinarmulya, Mulyasari, Sukamaju, Margamukti, menurut Iriawan, sedang dalam proses pengukuran.

    Iriawan juga berharap pembangunan proyek jalan tol Cisumdawu tidak melebihi target waktu yang ditentukan. "Ada beberapa seksi untuk Cisumdawu, yang jelas target 2020 harus selesai. Jadi tahapan- tahapan terus dilakukan, baik pemerintah maupun swasta, sehingga kita harapkan sesuai dengan target," katanya.

    Tol Cisumdawu merupakan sebuah ruas jalan bebas hambatan sepanjang 61,6 kilometer, yang memiliki terowongan (tunnel) sepanjang 472 meter dengan diameter 14 meter.

    Jalan tol  ini terdiri atas enam seksi, yakni seksi I Cileunyi-Rancakalong, seksi II Rancakalong-Sumedang, seksi III Sumedang-Cimalaka, seksi IV Cimalaka-Legok, seksi V Legok-Ujung Jaya, juga seksi VI Ujung Jaya-Dawuan.

    Pembangunan Cisumdawu dikerjakan pemerintah bekerja sama dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Adapun seksi I dan II dikerjakan pemerintah, sedangkan seksi III-VI diambil oBUJT. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.